Prabowo Sebut Nelayan Miskin Tak Bisa Akses Modal hingga Sulit Izin

17 Februari 2019 22:13 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
zoom-in-whitePerbesar
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
ADVERTISEMENT
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyebut nelayan kecil di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesulitan dalam melaut. Sebab akses nelayan kecil itu terhadap perizinan kapal hingga modal begitu terbatas.
ADVERTISEMENT
Jika terpilih menjadi Presiden, Prabowo berjanji akan membuat BUMN khusus yang bertugas untuk mengorganisir nelayan agar mendapatkan akses kapal dan modal. Selain itu, nelayan kecil juga akan diberikan fasilitas.
"Yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal. Strategi kami adalah negara hadir, kami akan membuat BUMN-BUMN khusus di bidang laut dan perikanan dan mengorganisir nelayan-nelayan dilatih kepada kapal, modal, diberi prasarana cold storage, pengalengan, dan sebagainya," ucapnya dalam Debat Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).
Bantuan kapal dari KKP untuk Nelayan Gorontalo Foto: Fahrian Saleh/kumparan
Dia pun menyampaikan, hal yang dikatakan tersebut merupakan aspirasi yang diperoleh pihaknya saat bertemu dengan nelayan kecil. Prabowo pun meminta Jokowi supaya tak langsung percaya ketika mendapat laporan bahwa nelayan kecil sejahtera.
ADVERTISEMENT
Menanggapi itu, Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki BUMN yang ingin dibuat Prabowo, yakni Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara (Perinus).
"BUMN perikanan kita memiliki Perindo dan Perinus yang membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat," paparnya.
Sementara terkait perizinan, menurut dia, kapal dengan kapasitas di bawah 10 Gross Tonage sudah tak perlu mengurus perizinan. Sedangkan perizinan kapal berkapasitas di atas 10-30 GT baru diurus di pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Sehingga kami harapkan dengan semakin cepatnya perizinan ini mereka bisa melaut dan dapatkan ikan lebih banyak. Ketiga, kita telah membentuk bank mikro nelayan agar para nelayan bisa akses ke bidang ekonomi," tegas Jokowi.
ADVERTISEMENT