Produsen Listrik Swasta Dukung Langkah Jokowi Tahan Impor

Ekspansi fase II PLTU Cilacap. (Foto: Antara/Idhad Zakaria)

Pemerintah akan mengevaluasi program pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) menyusul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta laju impor ditekan.

Ini dilakukan karena proyek ketenagalistrikan yang dikerjakan PT PLN (Persero) bersama Independent Power Producer (IPP) alias produsen listrik swasta banyak menggunakan komponen impor. Impor perlu dipangkas karena neraca pembayaran Indonesia yang makin membengkak. Defisit ini membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah.

Terkait hal ini, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mendukung langkah pemerintah menunda proyek-proyek ketenagalistrikan untuk sementara.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang menyatakan, langkah ini memang terpaksa diambil pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional supaya tetap kondusif. Pihaknya dapat memaklumi keputusan pemerintah.

"Ini masalah prioritas saja. Pemerintah saat ini harus menekan angka current account deficit. Saya rasa sifatnya temporer dan lebih kepada menjaga kestabilan rupiah dan sentimen investor. Ini penting juga untuk dijaga," kata Arthur kepada kumparan, Rabu (15/8).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Indramayu (Foto: Antara/Dedhez Anggara)

Arthur menambahkan, pemerintah tetap harus menjaga kepastian bagi investor di bidang ketenagalistrikan. Proyek-proyek yang ditunda tetap harus berjalan ketika perekonomian sudah kembali prima.

"Kelangsungan proyek ke depan juga harus dijaga dari sisi sentimen investasi, walaupun berpengaruh kepada progres pembangunan infrastruktur listrik," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, proyek-proyek pembangkit dalam program 35.000 MW yang dievaluasi merupakan proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close.

Andy menyebut, proyek yang belum financial close sekitar 3-4 persen dari keseluruhan program 35.000 MW. Sementara sisanya sudah lebih banyak masuk tahap konstruksi dan Commercial Operation Date (COD). IPP yang sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN pun sudah banyak.

"Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4 persen dari proyek 35.000 MW yang masih dalam perencanaan. Kalau perencanaan kan baru direncankan, belum tahu dananya dari mana. Terus sudah ada yang PPA, kalau udah PPA kan udah financial close. Yang belum itu yang financial close belum. Itu yang akan dievaluasi," kata dia.