Program Satu Juta Rumah Ditargetkan Lebih Tinggi di Tahun 2018

Perumahan di Magelang (Foto: Kementerian PUPR)

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menargetkan pencapaian Program Satu Juta Rumah di tahun 2018 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikannya pada jumpa pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2018, Sabtu (25/8) bersama Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti.

“Untuk tahun 2018, per 20 Agustus 2018 program satu juta rumah sudah mencapai 582.638 unit. Kami optimis karena masih punya waktu sekitar 4-5 bulan, InsyaAllah di akhir tahun mencapai satu juta rumah dengan proporsi 60-70 persen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Khalawi Abdul Hamid.

Pada tahun 2015, program satu juta rumah yang dicanangkan Kementerian PUPR mencatatkan capaian sebanyak 669.770 unit. Pada tahun 2016, jumlah itu meningkat menjadi sebanyak 805.169 unit, dan pada tahun 2017 catatan itu semakin baik lagi dengan total rumah yang berhasil dibangun adalah sebanyak 904.758 unit.

Hapernas yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus, menurutnya, merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat adalah dengan mencanangkan Program Satu Juta Rumah, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan, jumlah backlog perumahan atau atau defisit kebutuhan hunian layak berdasarkan konsep penghunian adalah sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015, dan ditargetkan akan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019. Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah adalah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015, dan jumlah ini ditargetkan akan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.

Ia menuturkan, untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau MBR, ada empat tantangan yang dihadapi. Pertama, tingkat keterjangkauan (affordability) MBR masih rendah, baik membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya, maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

Kedua adalah ketersediaan dana (availability), yaitu pola/skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas, ketiga akses MBR (accessibility) ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas dan terakhir sumber dana (sustainability) pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).

Perumah Graha Anjung Mahatma Banjarmasin (Foto: Kementerian PUPR)

“MBR sebenarnya memiliki daya beli, namun mengalami kesulitan akses, oleh karena itu pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk memfasilitasi pembiayaan rumah bersubsidi,” tambah Lana.

Program pembiayaan perumahan yang sudah berjalan saat ini adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH menambahkan, tantangan pembangunan rumah MBR yakni terbatasnya lahan murah khususnya di kota metropolitan. Kementerian PUPR tengah mendorong terbentuknya Land Banking System dan konsepnya yang sedang dikaji oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Khalawi juga mengatakan, pemerintah tengah membahas perubahan regulasi mengenai hunian berimbang antara rumah menengah atas dan MBR yang harus dibangun pengembang untuk dapat mempercepat program satu juta rumah.

Kementerian PUPR juga membangun rumah MBR di seluruh Indonesia seperti Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, dan bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kepada pengembang yang membangun perumahan bersubsidi.

“Untuk program rusus pada tahun 2018, lebih banyak dibangun di Indonesia wilayah timur yakni 60 persen dan 40 persen di wilayah barat. Beberapa lokasi rusus yang saya kunjungi, penerima manfaat mengutarakan bahwa adanya program rusus, rumah yang mereka tempati menjadi lebih sehat, anak-anak bermain jadi enak. Program ini sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang jauh di kampung-kampung,” jelas Khalawi.

Story ini merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian PUPR