Proyek Jalan Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Masih Perlu Rp 1,1 T

Sungai yang harus disusuri warga perbatasan Kalimantan Utara untuk menuju Malinau, Kamis (06/09/2018). (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kementerian PUPR diberi tugas untuk membangun akses jalan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, sepanjang 1.070 km di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sejak 2015.

Hingga akhir 2018 ditargetkan 886 km jalan perbatasan tersebut selesai dibangun, sementara 184 km sisanya diselesaikan di tahun 2019 secara fungsional. Artinya jalan yang dibangun baru bisa dilewati warga, namun belum diaspal.

Menurut Kepala BPJN XII, Refly Ruddy Tangkere, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun lagi agar akses jalan perbatasan itu dapat beroperasi di 2019. Dia berharap, APBN dapat mencukupi kebutuhan biaya tersebut.

“Untuk menembuskan biayanya cukup besar, sekitar Rp 1,1 triliun saja hanya untuk fungsional,” katanya saat ditemui di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Kamis (5/9).

Kondisi pembangunan jalan perbatasan negara yang membelah bukit di Kalimantan, Rabu (5/9). (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Dia menjelaskan, anggaran yang harus digelontorkan itu tergolong besar karena harus memotong ratusan perbukitan. Memang saat kumparan meninjau lokasi tersebut, backhoe milik kontraktor harus meratakan bukit di sekitar akses jalan perbatasan.

“Kendala teknis medan yang sulit, tentu karena memotong perbukitan berdampak pada kenaikan biaya. Jadi biayanya lebih besar,” ucap Refly.

Dia pun mengungkapkan, sebenarnya anggaran pembangunan jalan perbatasan negara itu bisa jauh lebih besar. Namun dikarenakan pihaknya menggunakan komponen lokal, anggaran pembangunan tersebut menjadi lebih efisien.

“Kami berupaya menggunakan material setempat, kemudian memanfaatkan teknologi tepat guna. Kalau enggak ada batu, kami pakai campuran semen. Seperti itu misalnya,” kata Refly.