PUPR Kaji Berikan Subsidi Tunai ke Badan Usaha yang Turunkan Tarif Tol

Kementerian PUPR menawarkan 6 proyek tol ke BUJT Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji kebijakan untuk memberikan subsidi tunai bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menurunkan tarif tol, khususnya bagi truk logistik.

Rencana kebijakan itu muncul untuk menanggapi keluhan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) yang memandang tarif Tol Trans Jawa kemahalan. ALI meminta tarif tol Jakarta-Surabaya hanya Rp 800 ribu, yang saat ini sekitar Rp 1,3 juta.

"Subsidi cash nah ini sedang dirumuskan, mudah-mudahan satu dua hari ini bisa, baru kita lapor ke presiden," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2).

Dia menjelaskan, nantinya subsidi tunai itu menyesuaikan gap antara tarif awal dengan tarif permintaan ALI. Misal tarif tol yang diminta Rp 800 ribu, sementara tarif sekarang Rp 1 juta, maka subsidi yang diberikan sekitar Rp 200 ribu.

"Nanti sebelum lapor ke presiden disampaikan dulu ke menteri keuangan, untuk membicarakan soal anggaran," tegasnya.

Gerbang Tol Cikampek Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Selain memberikan subsidi tunai, menurut Basuki, pihaknya juga mengkaji untuk memberikan kompensasi menurunkan pajak BUJT, menambah masa konsesi atau hak kelola tol, hingga subsidi silang antara tarif tol yang murah dengan yang tinggi.

"Dan apa yang bisa dikompensasikan, kami terus lihat. Mulai dari pajaknya, apakah dari konsesinya, atau subsidi silang. Ini dilihat," kata Basuki.

Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Koentjahjo menyampaikan, sebenarnya pemerintah telah memberikan diskon sebesar 15 persen untuk truk logistik yang melintasi Trans Jawa.

"Jadi diskon-diskon tadi merupakan bentuk keberpihakan kita untuk logistik. Yang sekarang ini (pengkajian memberikan subsidi) juga," ucapnya.