PUPR Serahkan Pengelolaan 7 Pos Lintas Batas Negara ke BNPP

PLBN Skouw. (Foto: PLBN Skouw/Kementerian PUPR)

Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan pengelolaan aset 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, setelah tugas untuk membangun PLBN telah diselesaikan oleh pihaknya, maka pengelolaan dan pemeliharaan PLBN dilakukan oleh BNPP.

“Harapan kami setelah 7 PLBN ini kami serahterimakan kepada BNPP, pengelolaan dan pemeliharaan dilakukan optimal oleh BNPP,” ucap Sri Hartoyo di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Penyerahan 7 PLBN (Foto: kumparan/ Resya Firmansyah)

Adapun 7 PLBN yang diserahterimakan ke BNPP, yakni PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Skouw, PLBN Aruk, PLBN Motaain, PLBN Wini, dan PLBN Motamasin. Dari 7 PLBN tersebut, 5 di antaranya telah diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Dua PLBN yang belum diresmikan ada PLBN Wini dan PLBN Motamasin. Lima PLBN lainnya sudah diresmikan pada rentang waktu 2016-2017,” paparnya.

Sri Hartoyo menambahkan, nilai aset dari 7 PLBN tersebut sebesar Rp 944 miliar. Saat ini, menurut dia tengah dibangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di 7 PLBN tersebut dengan total anggaran Rp 1,5 triliun.

“Untuk fasos dan fasum ini kami targetkan selesai di awal 2019, tapi Presiden Jokowi meminta ada percepatan di akhir tahun 2018 selesai. Kami akan upayakan itu,” tutupnya.