Raksasa Teknologi AS Protes Rencana Lokalisasi Data di India

Ilustrasi Facebook. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) sedang berupaya keras melakukan lobi soal lokalisasi data yang dilakukan oleh Pemerintah India. Pasalnya, lokalisasi data itu dinilai AS bisa merusak pertumbuhan bisnis dan rencana investasi mereka di India.

Langkah yang diambil India dikatakan untuk melindungi data pengguna, namun di sisi lain hal itu justru bisa menekan investasi yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan AS di pasar India dikarenakan mereka hanya akan memiliki penyimpanan data lokal yang terbatas.

Kelompok perdagangan AS yang menjadi wakil beberapa perusahaan besar seperti Amazon, American Express, dan Microsoft menentang permintaan India untuk menyimpan data di server-server lokal tersebut seperti dilansir Arab News.

Tak hanya itu, para eksekutif teknologi serta kelompok-kelompok perdagangan juga telah berdiskusi melakukan pendekatan ke kantor Perdana Menteri India Narendra Modi guna menyampaikan kekhawatiran mereka. Menurut sumber Reuters, para pemain industri teknologi secara terpisah juga mempertimbangkan melempar isu ini sebagai persoalan perdagangan.

Kendati keputusan akhir belum dicanangkan, musyawarah yang dilakukan India dan AS masih terkunci oleh perselisihan kenaikan tarif AS serta kebijakan India terkait pembatasan harga peralatan medis yang dinilai merugikan para perusahan farmasi AS.

"Masalah ini cukup penting untuk dibahas di tingkat perdagangan India-AS," kata penasihat kebijakan publik global di perusahaan internet Mozilla Corp, Amba Kak.

"Lokalisasi data bukan hanya masalah bisnis. Yang mengkhawatirkan, itu berpotensi membuat pengawasan pemerintah lebih mudah," imbuhnya.

Perusahaan komputer, Microsoft. (Foto: Lucy Nicholson/Reuters)

Para pengkritik menyampaikan jika aturan lokalisasi itu bisa saja digunakan India untuk mendapatkan akses melakukan investigasi dari data. Lebih lanjut, Pemerintah India bisa meningkatkan tuntutan untuk mengakses data.

Berkenaan dengan itu, anggota dewan penasihat ekonomi Modi, Shamika Ravi, tak memungkiri jika upaya pelokalan data merupakan fenomena global dan ia juga menyebut India bukan satu-satunya.

"Ini dalam kepentingan strategis dan ekonomi jangka panjang," kata direktur penelitian di Brookings India, Ravi.

Dalam pertemuan grup lobi AS dan india Strategic Partnership Forum, eksekutif dari Facebook, Mastercard, Visa, American Express, PayPal, Amazon, Microsoft dan lainnya pada pekan lalu, diketahui telah mendiskusikan rencana membujuk anggota parlemen India. Tak terkecuali, panel parlementer India terkait teknologi informasi (TI) dan keuangan.

Langkah lain yang diambil, pihak industri juga terus mendekati kelompok media dan internet guna meyakinkan dampak buruk lokalisasi data bagi booming TI, e-commerce hingga pembayaran di India.

"Orang-orang cukup tertekan dan takut," kata seorang eksekutif yang bekerja untuk perusahaan teknologi multinasional.

Kelompok lobi AS-India mengatakan jika 'hampir tidak mungkin' menerapkan aturan industri khusus di lingkungan data global mereka tanpa timbulnya gejolak yang bakal dirasakan.

RUU India yang dibuka untuk publik pada minggu ini, akan diproses ke parlemen untuk disetujui.

Presiden kelompok lobi, Nisha Biswal, mengemukakan jika Rancangan Undang-Undang Privasi India adalah hal yang sangat penting dan pihaknya akan terus bahu membahu dengan pemerintah secara langsung untuk itu.