Rasio Ketimpangan Indonesia Turun Tipis Jadi 0,384 di September 2018

Kesenjangan Jakarta (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan dan perdesaan yang diukur gini ratio pada September 2018 sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,007 poin dibandingkan September 2017 sebesar 0,391.

"Gini ratio kita di September tahun lalu turun jadi 0,384, turun 0,007 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (15/1).

Adapun gini ratio di perkotaan pada September 2018 sebesar 0,391, jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama di perdesaan sebesar 0,319.

Suhariyanto menuturkan, faktor yang mempengaruhi penurunan gini ratio secara nasional adalah kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah dan menengah lebih cepat dibandingkan kelompok atas.

Pada 40 persen kelompok terbawah, pengeluaran per kapita naik 3,55 persen dan kelompok 40 persen menengah tumbuh 3,4 persen. Sementara pengeluaran per kapita kelompok 20 persen teratas hanya tumbuh 1,28 persen, lebih lambat dibandingkan kelompok lainnya.

"Di daerah perkotaan kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah dan kelompok menengah juga lebih cepat dibanding kelompok atas, begitu juga di perdesaan," jelasnya.

Adapun gini ratio tertinggi terdapat di Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 0,442. Sementara gini ratio terendah terdapat di Bangka Belitung sebesar 0,272.

Gini ratio adalah indikator untuk mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk. BPS menggunakan indikator gini ratio dan distribusi pengeluaran menurut World Bank.

Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili kumulatif penduduk.

Koefisian gini ini ditunjukkan dengan angka antara 0 hingga 1, dimana semakin besar angkanya menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.