Rencana Pengembangan Blok Masela Sudah Beres, Ini Langkah Selanjutnya

Konferensi pers Inpex Masela Ltd setelah revisi proposal pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela, disetujui pemerintah Indonesia di Hotel Ayana, Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Pemerintah Indonesia sudah menandatangani rencana pengembangan (Plan of Development/POD) Lapangan Abadi di Blok Masela. Rencana tersebut ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pekan lalu.

Persetujuan ini merupakan penantian panjang Inpex Masela Ltd sebagai operator. Kontrak Blok Masela sebenarnya sudah ditandatangani Inpex dan pemerintah Indonesia sejak 1998 atau 21 tahun lalu.

Presiden dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda mengatakan, setelah pemerintah menyetujui POD Blok Masela, perusahaan langsung bergegas menggarapnya. Yang pertama-tama dilakukan adalah membuat desain pengembangan proyek ini atau Front End Engineering Design (FEED).

FEED bakal memakan waktu hingga 2-3 tahun ke depan atau sampai sekitar tahun 2022. Persiapan ini, kata dia, utamanya adalah mobilisasi personel untuk operasional dan kegiatan lelang pekerjaan untuk menyeleksi, termasuk memilih kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan FEED.

Sambil tahap FEED berjalan, perusahaan juga akan menyelesaikan keputusan final investasi atau Final Investment Decision (FID). Inpex Masela Ltd akan mendetailkan besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek besar ini. Pun lahan yang dibutuhkan bakal segera dieksekusi.

"Sementara tender dan pelaksanaan Engineering, Procurement, Construction, hingga Installation (EPCI) itu sekitar 4-5 tahun," kata dia dalam konferensi pers di Hotel Ayana, Jakarta, Selasa (16/7).

Dengan demikian, konstruksi (EPCI) akan berlangsung pada 2022-2027. Ueda memprediksi gas di Blok Masela bisa berproduksi (onstream) mulai 2027. Masa produksi akan dinikmati Inpex hingga 2055.

Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Blok Masela sekitar USD 18,9 miliar untuk batas bawah dan USD 19,8 miliar untuk batas atas. Angka ini sudah disepakati oleh Inpex, Shell, dan pemerintah Indonesia. Soal kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia, kata Ueda, tetap menggunakan kontrak bagi hasil cost recovery.

Saat disinggung soal besaran bagi hasil (split) antara Inpex dan pemerintah, Ueda enggan mengungkapkan secara detail. Menurutnya, hingga saat ini besaran split masih seperti yang disebut oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, yakni sebesar 50:50.

"Tentang split, ini terkait isu confidential, jadi enggak bisa komen. Apa perkataan SKK Migas enggak jauh beda dengan apa yang saya pikirkan," tutur dia.

Jika ditarik ke belakang, Inpex pertama kali mengajukan POD pertama kali pada 2010. Lalu pada 2015, pemerintah meminta POD tersebut agar direvisi. Perubahan konsep pengembangan dilakukan karena pemerintah mengubah skema proyek ini dari offshore ke onshore.

Lalu, pada Oktober 2018, Pre-FEED untuk onshore dilakukan. Selanjutnya, 16 Juni 2019 Inpex dan SKK Migas menandatangani kesepakatan awal (Head of Agreements) yang menjadi dasar bagi POD dan kelanjutan kontrak.