RI Ajak Negara Berkembang Bersatu Hadapi Perang Dagang AS-China

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Pemerintah mengatakan pentingnya kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang atau Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk menghadapi ketegangan perdagangan antara China-AS. Kondisi ini kemudian memicu peningkatan yang signifikan terhadap tarif impor dan semakin menekan volume ekspor.

"Keadaan ekonomi global saat ini menuntut pentingnya KSS, terutama untuk menciptakan respons, serta strategi dalam menangani berbagai situasi yang terjadi," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10).

Dia menuturkan, perang dagang antara AS dan China memberikan dampak besar pada pasar global. Keadaan ini merupakan tantangan bagi pemerintahan seluruh dunia untuk menetralisir keadaan dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat, termasuk indonesia.

"Di tengah perang dagang global, pemerintah Indonesia akan bergerak aktif dalam meningkatkan sektor manufaktur, pemerintah akan mendukung penuh sektor industri, dan mereformasi perpajakan dalam rangka mendukung sektor manufaktur dan meningkatkan aktivitas ekspor," jelasnya.

Donald Trump dan Xi Jinping di KTT G20 (Foto: REUTERS/Saul Loeb)

Peningkatan signifikan terhadap tarif impor, semakin menekan volume perdagangan internasional dan kinerja ekspor. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap mata uang dolar, akan membebani pembiayaan eksportir.

Pemerintah sendiri telah menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendukung penetrasi pasar terhadap ekspor.

Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly menyampaikan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat daya saing UKM berorientasi ekspor dalam perdagangan global.

"Untuk melakukan penetrasi pasar, LPEI dukung pembiayaan ke negara-negara di kawasan Afrika dan ini sejalan dengan penugasan khusus yang diberikan pemerintah,” tambahnya.