RI Mau Balap AS dalam Pengembangan Energi Panas Bumi

Ilustrasi geothermal (panas bumi) (Foto: Pixabay)

Adanya 150 ribu gunung aktif yang tersebar di seluruh nusantara membuat Indonesia sangat kaya akan potensi energi dari panas bumi.

Sekitar 40% dari potensi energi panas bumi di seluruh dunia, yaitu 29.000 Megawatt (MW), berada dalam ring of fire di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling kaya akan panas bumi.

Namun, meski memiliki potensi terbesar di dunia, Indonesia masih kalah dari Amerika Serikat (AS) dalam pemanfaatan energi panas bumi. Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Negeri Paman Sam itu sudah mencapai 3.500 MW.

Sementara, kapasitas terpasang PLTP di Indonesia baru 1.808 MW dari total potensi sebesar 29.000 MW. Artinya, baru sekitar 6% potensi panas bumi saja yang sudah dimanfaatkan.

Pemanfaatan panas bumi Indonesia hanya setara dengan Filipina yang cuma punya potensi panas bumi sebesar 6.000 MW. Total listrik dari PLTP di negara tetangga Indonesia itu sekarang 1.600 MW.

Kini Indonesia masih duduk di peringkat 2 dunia dalam pemanfaatan panas bumi, AS ada di nomor wahid. Sedangkan Filipina yang baru saja disalip Indonesia pada tahun ini ada di rangking 3.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, menargetkan Indonesia bisa melampaui AS dan menjadi juara dalam pemanfaatan panas bumi pada 2022 atau 2023. Dengan kata lain, pembangunan PLTP dikebut hingga mencapai 4.000 MW dalam 4 tahun ke depan.

"Mudah-mudahan akhir tahun 2022 atau 2023 kita sudah menjadi nomor satu dunia dengan kapasitas terpasang PLTP sebesar 3.500 MW," kata Yunus kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (31/12).

Di 2018, pemanfaatan energi panas bumi akan bertambah lagi dengan mulai beroperasinya PLTP Sarulla Unit III sebesar 110 MW, Sorik Marapi 40 MW, dan Sokoria 10 MW. Kapasitas terpasang PLTP di Indonesia akan mencapai 1.998,5 MW di 2018.

"Untuk tahun 2018 akan tambah lagi dari Sarulla sebesar 110 MW, Sorik Marapi 40 MW, Sokoria 10 MW, sehingga total tahun 2018 menjadi 1.998,5 MW," papar Yunus.

Pihaknya berjanji akan terus memberikan kemudahan dan memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di proyek PLTP.

Ia mengatakan, pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus mengenai panas bumi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, serta peraturan-peraturan teknis lainnya.

Pemerintah juga menyediakan dana abadi pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi alias geothermal fund sebesar Rp 3,7 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 3 triliun dan hibah Bank Dunia Rp 700 miliar. PT Sarana Multi Infrastruktur ditunjuk untuk mengelolanya.

Yunus berharap, dukungan ini dapat mendorong pengembangan sektor panas bumi sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka penyediaan listrik yang ramah lingkungan, dan mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 mendatang.