Ribut soal Pembatalan Kenaikan Premium, Rapat DPR dan Jonan Diskors

Menteri ESDM, Ignasius Jonan (tengah) di raker Komisi VII dengan Kementerian ESDM di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan (6/9/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Komisi VII DPR RI menunda rapat kerja bersama Kementerian ESDM siang ini selama 5 menit. Skors dilakukan karena para anggota dewan yang hadir memperdebatkan apakah dalam rapat ini Menteri ESDM Ignasius Jonan harus menjelaskan alasan pembatalan kenaikan harga BBM Premium atau tidak.

“Karena Pak Adian (Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP) masih bertahan (agar Jonan tidak perlu menjelaskan pembatalan kenaikan Premium), saya butuh 5 menit skors ya. Bagaimana?” kata Pimpinan Rapat dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisjam, Rabu (24/10).

Sejak rapat ini dibuka pada pukul 14.25 WIB, Adian Napitupulu memang menolak agenda penjelasan Jonan terkait pembatalan kenaikan harga Premium. Menurut Adian, tidak ada untungnya dibahas.

Padahal, Ridwan sudah menjelaskan bahwa agenda ini sudah diputuskan sejak minggu lalu, tapi Jonan berhalangan hadir karena harus kunjungan kerja ke Palu.

“Bukan tidak menghormati agenda. Tapi bagaimana pun juga rapat itu tidak ada dampak kerugiannya. Waktu kita sangat berharga. Tidak ada kepentingan sama sekali. Buang-buang waktu,” kata Adian merespons.

Adian Napitupulu, anggota DPR Komisi VII. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Pendapat Adian disanggah oleh Kardaya Warnika dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan masyarakat luas. Bukan hanya warga yang butuh penjelasan, tapi informasi yang disampaikan Jonan di Bali beberapa minggu lalu itu membuat ketidakpastian iklim investasi di Indonesia.

“Karena kita rapat internal sudah memutuskan. Kalau ditanyakan apa urgensi atau dampaknya. Ya boleh saja ada yang mengatakan tidak ada dampaknya. Tapi buat saya ini dampaknya besar karena menyangkut hajat orang banyak. Inilah kita buat diskusi supaya ada kepastian. Akhirnya iklim investasi kita hancur,” jelasnya.

Tapi lagi-lagi Adian tidak setuju. Dia justru mempertanyakan alat ukur jika iklim investasi Indonesia terganggu atas omongan Jonan di Bali itu.

Debat pun semakin ramai. Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra menyatakan agenda rapat ini tidak bisa dibatalkan karena sudah diputuskam minggu lalu.

Anggota lain, Maman Abdurahman dari Golkar mengusulkan agar rapat ini tetap dilakukan. Tapi dia meminta agar ditutup saja. Setelah itu, baru rapat agenda kedua.

“Saya ingin menjaga agar tidak bias opini. Kita berharap khusus pembahasan ini tertutup dari rekan media. Saya pikir ini cukup arif,” kata Maman.

Ridwan akhirnya mengambil keputusan untuk menskors selama 5 menit. Hal ini disetujui oleh anggota lain.

Selesai Skors, Debat Lagi

Sudah selesai skors 5 menit, Ridwan mengatakan belum ada kesepakatan dari anggota dewan. Tapi dia mengambil keputusan untuk menggelar rapat secara tertutup. Tapi keputusan Ridwan disanggah keras oleh Kardaya.

“Awalnya sudah diketok buka, kenapa tutup lagi. Kenapa tidak ada kepastian. Buat apa sih tertutup toh ke publik juga. Ada apa sih rahasia-rahasia,” katanya.

Senada dengan Kardaya, Ramson juga setuju. Menurutnya rapat kerja jarang tertutup. Dia juga mempertanyakan kenapa rapat harus dilakukan tertutup.

“Lobi-lobi antar fraksi. Katanya, tidak ada kesepakatan. Keputusan formal adalah di sini. Sudah diputuskan terbuka. Apa sih yang dirahasiakan Pak Jonan. Malu saya, ada apa yang dirahasiakan pemerintah?” katanya.

Hingga kini, anggota dewan masih berdebat. Sementara perwakilan pemerintah yang datang, di antaranya Menteri ESDM Ignasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dan jajaran Kementerian ESDM hanya diam. Pun dengan perwakilan BPH Migas, Pertamina, dan PLN.