Ribut soal Penurunan Produksi Migas di Rapat DPR dengan Pemerintah

Ilustrasi kilang minyak (Foto: Reuters/Todd Korol)

Pemerintah menargetkan lifting minyak tahun depan sebanyak 750 ribu barel per hari (bph). Perkiraan ini berasal dari 12 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang produksinya di atas 10 ribu bph. Target ini turun dari APBN 2018 sebesar 800 ribu bph.

Turunnya target lifting minyak 2019 membuat anggota Komisi VII DPR marah-marah. Awalnya, anggota DPR Komisi VII Ramson Siagian dari Partai Gerindra mempertanyakan kenapa lifting terus turun. Padahal, saat ini rezimnya sudah berganti dari Cost Recovery menjadi Gross Split.

“Kok turun? Padahal kan rezimnya sudah berubah. Tolong terbuka lah,” kata Ramson saat sesi tanya jawab dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, dan 10 KKKS dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII di DPR RI, Jakarta, Senin (27/8).

Djoko Siswanto menjawab bahwa target produksi dan lifting turun merupakan sebuah keniscayaan karena umur sumur-sumur yang ada sudah tua. Dia mencontohkan Blok Rokan yang dikelola Chevron Pacific Indonesia yang dulu pernah produksi sampai 1 juta bph tapi sekarang turun hanya 220 ribu bph.

Untuk meningkatkan produksi migas, harus dilakukan banyak eksplorasi untuk menemukan cadangan baru.

“Dikuras terus ya habis. Kalau mau cari alasan banyak Pak. Tapi ke depan kita cari solusinya dengan cari dana eksplorasi. Mudah-mudahan kayak di Blok Cepu nemu cadangan baru,” kata dia menjawab.

Djoko juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mempermudah perizinan untuk lokasi eksplorasi dan produksi migas yang terkadang masuk dalam wilayah hutan konservasi.

RDP Komisi VII dengan Dirjen Migas, SKK Migas, dan 10 Kontraktor, Senin (27/8/2018). (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Merasa tiba puas dengan jawaban Djoko, Anggota DPR yang lain yaitu Muhammad Nasir dari Demokrat mempertanyakan ke Wakil Kepala SKK Migas Sukandar. Nasir mempertanyakan mengapa bagian Chevron di daerah berkurang lantaran produksi yang terus turun.

“Angka oil-nya memang turun. Tapi kita optimistis di gas akan naik. Jadi kalau ditambah, goal-nya masih di atas 2 juta BOEPD,” Sukandar menjawab.

Nasir kembali bersuara. Dia menuduh kalau hitungan lifting selama ini tidak jelas. Padaha, kata Nasir, limbah yang dihasilkan merugikan. Menurutnya, Chevron tidak memberikan data sumur Blok Rokan ke SKK Migas dan Dirjen Migas. Dia bahkan mengeluarkan kata kasar kepada mereka.

“Cara ngitungnya bagaimana? Pembagiannya tidak jelas. Transfer itu bagaimana? Limbahnya ke mana-mana. Apa yang dilakukan Chevron? Enggak ada. Lifting itu enggak jelas. Mana datanya? Negara apa ini? Ada di SKK Migas? Mau keluarin data enggak dia (Chevron)? Brengsek nih semua?,” kata Nasir.

Nasir pun meminta mereka menyiapkan data terkait sumur-sumur Chevron. Rapat diskors 30 menit. Tapi setelah rapat kembali dibuka, para anggota dewan memutuskan untuk membubarkan rapat ini dan akan dijadwalkan di lain hari.