Rini Mau Rombak Direksi BUMN, Berikut 4 Faktanya

Menteri BUMN Rini Soemarno. Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan meminta sejumlah BUMN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2019. RUPSLB ini mengindikasikan adanya pergantian direksi perusahaan pelat merah.

Informasi yang diperoleh kumparan menyebutkan, agenda RUPSLB yang diminta kementerian adalah evaluasi kinerja semester I 2019 dan perubahan pengurus. Di antara yang diminta menggelar RUPSLB, terdapat BUMN besar di bidang energi, perbankan, dan konstruksi.

Berikut kumparan rangkum terkait rencana besar Menteri BUMN Rini Soemarno ini:

Dibenarkan oleh Kementerian BUMN

Kabar bakal ada perombakan direksi BUMN dalam RUPSLB dibenarkan oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Edwin Hidayat Abdullah.

Adapun salah satu agenda dalam RUPSLB nanti adalah pergantian direksi. Namun, Edwin mengaku belum mengetahui secara rinci soal pergantian direksi sejumlah BUMN tersebut.

"Iya (Agustus), tapi di tempat (Kedeputian) saya enggak ada," katanya saat ditemui di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Gedung Kementerian BUMN usai direnovasi. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Edwin irit bicara terkait keinginan kementeriannya mengganti direksi sejumlah BUMN. Dia beralasan belum bertemu dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, sehingga tidak bisa menyampaikan detail rencana tersebut.

"Saya belum ketemu lagi dengan Ibu Menteri sejak dari luar negeri, nanti kita lihat lah," tuturnya.

DPR Pertanyakan Rencana Rini Rombak Direksi BUMN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, berpendapat kalau tidak ada masalah apapun dalam tubuh BUMN yang bersangkutan, agar tidak dilakukan pergantian.

"Kalau misalnya dia (direksi) yang terkait itu terbukti menyebabkan kerugian di tubuh BUMN dan diganti enggak masalah dilakukan secepatnya. Enggak harus menunggu pergantian kabinet. Tapi, kalau baik-baik saja kenapa harus diganti?" ujar Inas.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno juga mengaku belum tahu terkait rencana perombakan direksi BUMN tersebut. Meski begitu, dia meminta agar pergantian direksi ini didasarkan pada pertimbangan profesional. Bukan karena suka dan tidak suka.

"Menurut saya asal sesuai dengan aturan Presiden terkait RUPSLB masih sah-sah saja. Dan kalau memang juga siklusnya harus RUPS enggak masalah, tapi kalau enggak dan karena alasan like dan dislike itu yang salah," katanya.

Wapres Jusuf Kalla Belum Tahu Rencana Rini

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum tahu rencana Rini Soemarno untuk mengganti sejumlah petinggi perusahaan negara.

"Saya belum tahu kabarnya. Ya namanya juga kabar," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

BUMN Perbankan Belum Mau Komentari Rencana Rini

Ditanya soal keberadaan surat dari Kementerian BUMN yang meminta RUPSLB, Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul menyatakan masih akan mengeceknya.

"Saya cek dulu ya Pak. Yang pasti bukan bulan (Juli) ini Pak," katanya kepada kumparan saat dikonfirmasi soal jadwal pelaksanaan RUPSLB.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo dan Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, hanya membaca permintaan konfirmasi yang disampaikan kumparan melalui aplikasi pesan singkat, tanpa menjawabnya.

Demikian juga Corporate Secretary Bank BRI Bambang Tribaroto, tak memberikan jawaban.