Rini Siap Jelaskan Kejanggalan Laporan Keuangan Garuda ke BPK dan BEI

26 April 2019 19:41 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) kunjungan ke pabrik penggilingan beras petan di Desa Taringgul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Foto: Ema Firtiyani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) kunjungan ke pabrik penggilingan beras petan di Desa Taringgul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Foto: Ema Firtiyani/kumparan
ADVERTISEMENT
Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tahun buku 2018 dipertanyakan pemegang saham. Sebabnya, dua komisaris perusahaan yakni Chairal Tanjung dan Doni Oskaria menolak laporan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2018.
ADVERTISEMENT
Atas penolakan ini, dikabarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal memanggil Garuda Indonesia.
Terkait hal ini, Menteri BUMN Rini Soemarno pun mengaku siap jika lembaga-lembaga tersebut memanggilnya untuk menjelaskan secara detail laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.
"Silakan, kalau mau dipanggil silahkan saja dipanggil, enggak ada masalah. Ya tentu dong (bersedia penuhi panggilan), BUMN selalu mengikuti hukum," kata dia saat ditemui di pabrik penggilingan beras, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/4).
Rini merasa tak ada yang perlu ditutupi dari laporan tersebut. Katanya, dia akan jelaskan semuanya secara transparan.
Garuda Indonesia saat bersiap mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (14/1/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Rini mengklaim bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia sudah diaudit oleh akuntan publik yang independen dan terkenal. Laporan tersebut juga sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
ADVERTISEMENT
"Kalau mau dibicarakan silahkan dibicarakan. Kita enggak ada yang tertutup kok, semuanya transparan, semuanya responsible. Kita tidak mau melakukan yang macam-macam, enggak ada gitu. Jadi semua itu suatu hal yang normal," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, alasan kedua komisaris tersebut menolak laporan keuangan tersebut, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia tanggal 31 Oktober 2018 lalu beserta perubahannya.
Garuda Indonesia diketahui memang menjalin kerja sama tersebut untuk menyediakan layanan wifi gratis pada sejumlah pesawat. Dari kerja sama tersebut, GIAA sejatinya memang memperoleh pendapatan baru.
Namun menurut Chairal, pendapatan GIAA dari Mahata sebesar USD 239,94 juta serta USD 28 juta yang didapatkan dari bagi hasil dengan PT Sriwijaya Air seharusnya tidak dicantumkan dalam tahun buku 2018.
ADVERTISEMENT