Rini Soemarno Jelaskan Sengketa Lahan PTPN V yang Dibisikkan ke Jokowi

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku dibisiki kasus sengketa lahan, dalam beberapa kesempatan menghadiri acara pembagian sertifikat. Salah satu yang mendapat perhatian Presiden, adalah sengketa lahan antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN V di Kampar, Riau.

Terkait masalah tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan adanya sengketa lahan antara BUMN perkebunan dengan warga Kampar. Sengketa itu meliputi lahan seluas 2.800 hektare yang sudah ditanami kelapa sawit.

“Dulu itu PTPN V mendapat pelimpahan dari Kementerian Kehutanan tahun 1994. Jadi ya kita kembalikan ke Kementerian Kehutanan, karena memang proses itu dari waktu itu enggak ada HGU,” papar Rini di Kantor Kepresidenan, di Jakarta, Jumat (3/5).

Dia menambahkan, “Tapi melihat ya harus kita kembalikan ke masyarakat. Namun prosesnya, karena tadinya kehutanan harus kita limpahkan ke KLHK. Nanti KLHK bersama BPN membagikan kepada masyarakat.”

Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri acara program PNM Mekaar di Kemayoran, Jakarta. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Lahan perkebunan seluas 2.823,5 hektare di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selama ini diusahakan sebagai perkebunan sawit oleh warga, bekerja sama dengan PTPN V. Kemudian status lahan tersebut, diperkarakan Yayasan Riau Madani hingga masuk proses hukum di pengadilan.

Pengadilan Negeri Bangkinang kemudian memenangkan penggugat, hingga lahan itu akan dieksekusi. Tapi masyarakat dan PTPN V, meminta penundaan eksekusi.

Masalah sengketa lahan ini menjadi perhatian Presiden Jokowi, hingga secara khusus dibahas dalam rapat terbatas, Jumat (3/5).

"Saat membagi sertifikat maupun kunjungan ke kampung ke desa selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan. Sengketa tanah baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun juga rakyat dengan pemerintah," kata Jokowi.