Rizal Ramli: Agar Ekonomi Tumbuh Tinggi, Harus "Out of The Box"

Rizal Ramli menceritakan kisah semasa muda (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Rizal Ramli memang tidak lagi menjadi elite pejabat di negeri ini. Tetapi diam-diam, dia terus mengamati kondisi perekonomian Indonesia. Termasuk tentang kabar turunnya daya beli masyarakat Indonesia yang masuk ke telinganya.

Sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian zaman Presiden Gus Dur, tentunya Rizal mengerti kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Dia lantas berbicara mengenai akar masalah turunnya daya beli masyarakat Indonesia.

Tidak hanya itu, Rizal juga mengungkapkan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah sampai 6% dalam kurun waktu selama 3 tahun terakhir. Perlu diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 hanya 4,79%, 2016 5,02% dan di tahun 2017 hanya ditargetkan 5,17%. Ini berlanjut di 2018 di mana pertumbuhan ekonomi hanya ditargetkan 5,4%.

Lantas bagaimana penjelasan lengkap Rizal Ramli. Berikut ini petikan wawancara khusus Rizal Ramli kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (8/12) sore lalu.

Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini?

Kondisi hari ini memang terjadi stagnasi. Sampai tahun 2019 angkanya sekitar 5%. Ini tidak aneh. Karena kebijakan makro ekonomi super konservatif, mendengarkan Bank Dunia dan program utamanya pengetatan atau austerity. Austerity ini gagal di latin Amerika. Di Yunani sampai 23 kali makin lama dengan pengetatan, pajak diuber, anggaran dipotong itu tujuannya hanya untuk menyisakan uang untuk membayar kreditor. Jadi kepastian adalah untuk membayar kreditor. Ekonominya stagnan, daya beli anjlok, rakyat tak puas buat mereka tak penting yang penting adalah kreditor harus jadi prioritas nomor satu. Itu tujuan mereka kenapa orang asing puji-puji. Menurut mereka bagus karena motong anggaran karena dia tahu kalau mereka ada anggaran, ada cicilan untuk membayar. Yang diumumkan hanya pembayaran bunganya. Tapi kalau dihitung pembayaran pokoknya hampir lebih dari Rp 600 triliun untuk membayar utang. Jadi prioritas utama anggaran kita adalah untuk membayar utang lalu kedua adalah pendidikan baru ketiga infrastrukur. Selama ini seolah-olah nomor satu infrastruktur.

Bapak Bilang ekonomi RI mengalami stagnasi sedangkan pemerintah mengatakan sebaliknya, lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah bila ekonomi RI memang mengalami stagnasi?

Memang banyak yang ngeles bahawa enggak kok tidak stagnasi. Buktinya penerimaan PPN naik, betul karena pemerintah agresif mengejar pajak. Tapi yang penting pemilik pabrik mereka punya distributor regional dan kabupaten tetapi harus beli barang kalau tidak diganti distributornya. Tetapi banyak barang numpuk di gudang distributor lokal. Jadi ini tidak menjelaskan.

Kedua golongan menengah ke atas dari dulu tidak masalah karena mereka punya uang, tabungan, aset dan lain-lain. Tapi mereka khawatir dengan diuber pajak ini akhirnya mereka menghentikan pembelian mobil, barang elektronik, atau rumah. Masalanya golongan menengah bawah daya beli mereka rontok karena kenaikan harga listrik yang lumayan. Bagi golongan menengah yang gaji Rp 3 juta, (untuk) bayar rumah petak Rp 1 juta. Bayar listrik yang tadinya mereka bayar Rp 300 ribu pakai pulsa cepat habis, sekarang bisa habis Rp 700 ribu. Tinggal Rp 1,3 juta untuk transportasi, makan dan akhirnya anak-anaknya hanya diberikan supermie terus. Ini adalah blunder fatal.

Lalu?

Saya ingat sidang kabinet saat jadi Menko (Menko Kemaritiman), naikin Pak kita potong subsidi golongan 900 kVA ke bawah dengan alasan mereka tidak masuk orang miskin. Saya angkat tangan, saya bilang, maaf Presiden kalau mereka pakai listrik 450 KVA sudah pasti miskin. Kalau yang 900 kVA mereka ada orang kaya yang (punya) kos-kosan tiap kamar 900 kVA tapi jumlahnya berapa persen sih. Sisanya itu secara statistik namanya near poor atau nyaris miskin. Saat harga pada naik mereka masuk ke (kategori) miskin dan daya beli rontok. Bapak Presiden tidak ingin jumlah orang miskin nambah.

Tetapi saya punya cara lain, Direksi PLN saya tanya bisa enggak mengurangi kehilangan transmisi akibat kabel trafo yang tua. PLN itu tinggi sekali (kehilangan listriknya) 9%, bisa enggak turunin ke 1%? Direksi PLN bilang bisa Pak. Bapak Presiden 1% itu penghematannya Rp 900 miliar. Jadi langkah itu saja kita bisa menghemat (setidaknya) 6% Rp 5,4 triliun.

Yang kedua PLN pembeli terbesar dari solar, batu bara, trafo, kabel. Bisa dapat diskon enggak sih 10%, Direksi bilang bisa. Bapak Presiden total pembelian bahan baku PLN itu lebih dari Rp 200 triliun/ tahun, dapat diskon 10% jadi Rp 20 triliun.

Kemudian mohon maaf banyak proyek KKN lah, mark up, 30% rata-rata. Saya mohon maaf nih, saya enggak nurunin yang aneh-aneh mark up nya bisa enggak 10% dalam 1 tahun? jawabannya bisa.

Saya katakan Bapak Presiden mohon maaf project spending PLN dalam 1 tahun lebih dari Rp 400 triliun. 10% jadi Rp 40 triliun. Dari tiga langkah tadi kita dapat Rp 5,4 triliun ditambah Rp 20 triliun ditambah Rp 40 triliun, kita dapat Rp 65,4 triliun. 3 kali dari motong subsidi untuk di bawah 900 KVA tadi. Kalau kita potong (subsidi) rakyat makin miskin. Presiden Jokowi mengatakan saya setuju, saya tidak ingin rakyat miskin makin bertambah. Saya minta para menteri batalin usulan tadi. Ini untuk meningkatkan efesiensi.

Jadi 1 tahun saya menjadi Menko Kemaritiman, tidak ada tuh kenaikan listrik. Sebulan setelah saya tidak jadi Menko, usulan tersebut masuk lagi, dilaksanakan dan rakyat banyak mengeluh. Ini hanya contoh kadang soal ekonomi masalahnya soal teknis ekonomi kalau itu mah tukang gampang tapi juga menyangkut keberpihakan.

Saya lihat memang di sekitar Pak Jokowi banyak menterinya yang liberal yang hanya anggap ini hitung-hitungan. Garis keberpihakannya juga tidak jelas dan Presiden sendiri saya percaya di hatinya masih ada keberpihakan.

Rizal Ramli, si penggemar Albert Einstein. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Strategi lain untuk mengangkat daya beli?

Kalau saya dengan mudah kita akan menaikkan ekonomi Indonesia dari 5% dalam kurang dari setahun menjadi 6%. Orang jadi optimis lagi. Tapi tidak boleh ikut Bank Dunia dan Austerity Program karena ekonomi sudah melemah diketatkan makin rontok dia. Sederhana saja. Di negara maju ekonomi melemah dilonggarkan, dikasih pompa, naik lebih cepat dan kalau ekonomi sudah bangkit baru diuber pajaknya. Tetapi Bank Dunia memang modelnya begini untuk kpentingan kreditor yang penting ada uang untuk bayar makanya dia austerity.

Kami bukan mendongeng, 16 tahun lalu Rizal Ramli jadi Menko (Menteri Perekonomian) waktu ekonomi Gusdur. Waktu saya masuk ekonominya -3%, saya telepon dan dilantik Oktober, Januari saya bilang mau ke sana minta dirating ke New York. Biasanya rating itu bulan Agustus tapi saya Januari ke sana. Saya kan biasanya out of the box atau terobosan. Saya juga tidak mau dirating sama analis Singapura yang banyak tahu negatif-negatifnya (tentang Indonesia). Kalau bos di New York ya tahu yang umum-umum saja. Akhirnya Januari saya datang ke sana dan saya bawa timnya.

Kita diuji dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saya ada dua pilih. Kita tawarkan Austerity Program, saya mau potong anggaran ini dan ini, rating agent senang banget berarti uang untuk kreditur ada dong. Pasti rating kita dinaikan seperti Sri Mulyani saat ini dengan motong-motong. Saya tidak mau enak banget dan gampang banget kalau hanya motong-motong anggaran. Kita jual growth bagaimana memulihkan ekonomi dengan cepat, kami janjikan dalam waktu 2 tahun kita naikkan ekonomi kita dari -3% menjadi 3% atau naik 6%. Apa caranya? salah satu real estate nyangkut semua di BPPN, enggak bisa bergerak. Setelah pulang saya restrukturisasi, kita straight bunga yang terlalu tinggi kita potong. Begitu real estate hidup ekonomi itu kayak begini (naik). Kepala naganya itu real estate. Kalau real estate anjlok, sektor yang lain juga yang mengikuti. Kemudian kita akan genjot ekspor macam-macam. Mereka percaya dan saya pulang. Selang 1 bulan Indonesia naik satu peringkat tanpa austerity tuh. Ternyata dalam 21 bulan Pemerintahan Gus Dur, kami berhasil menaikkan ekonomi dari -3% ke 3,5% atau naik 6,5%. Logikanya kalau ekonomi tumbuh utang nambah. Kami tidak. Kita lakukan out of the box, utang dibayar dengan utang, kita bayar utang Kuwait dengan cepat kita ganti dengan utang yang lebih murah.

Menkeu Kuwait senang banget. Dia bilang saya enggak dikritik lagi karena utang Indonesia puluhan tahun enggak beres-beres. Saya enggak dikritik lagi di kongres DPR. Saya mau kasih kamu hadiah, kamu mau apa. Saya bilang saya lama di Bandung dan setiap kali ke Bandung macet. Tolong dong dibangunin Jalan Layang Pasopati (akhirnya) dapat gratis. Jadi ada cara banyak melakukan inovasi. Nah kita lakukan itu di negosiasi CGI (Consultative Group of Indonesia) saya dapatkan grand USD 500 juta tertinggi dalam sejarah Indonesia. Akibatnya pemerintahan Gus Dur satu-satunya pemerintahan yang mengurangi utang USD 4,15 miliar. Semua pemerintah sejak dulu itu nambahin utang. Walaupun Bung Karno bagus dapat angkatan bersenjata paling kuat, kita dapat bebas Papua dan sebagainya.

Gini indeks paling rendah dalam sejarah. Kita berhasil menangani pangan stabil tanpa impor. Kita bisa tak impor beras. Menteri Perindag (Perindustrian dan Perdagangan) saat itu Pak Luhut Pandjaitan bilang, "Bang genjot ekspor." Pak Luhut agresif dan ekspor kita naik dua kali. Berikutnya, supaya daya beli menguat rakyat di bawah, harga stabil, daya beli tidak turun. Kita naikkan gaji PNS dalam 21 bulan sebesar 125%, 2 kali kita naikkan. Syaratnya kita harus tinggalkan program pengetatan kebijakan makro yang konservatif.

Rizal Ramli sangat mengagumi Albert Einstein. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Jadi bisa dinaikkan pertumbuhan ekonomi RI dari 5% menjadi 6%?

Buat saya mohon maaf, untuk menaikkan dari 5% ke 6% tidak susah, saya sampaikan ke Pak Jokowi. Caranya 1. Anggaran digunakan untuk di luar Pulau Jawa saja. Jadinya Indonesia sentris seperti maunya Pak Jokowi bukan Jawa Sentris. Di Jawa kita gunakan pembiayaan non budget. Apa itu BOT? Build on Transfer, sekuritasasi aset dan revaluasi aset. Waktu saya di Menko saya usul ke Presiden kita lakukan revaluasi aset, yang setuju hanya saya dan Pak Jokowi. Kita bujuk hanya 16 BUMN akibatnya aset BUMN naik Rp 800 triliun, pajaknya 4% dapat Rp 32 triliun.

Saya maunya semua BUMN melakukan revaluasi aset kita akan bisa menaikkan aset BUMN menjadi Rp 2.500 triliun pajaknya Rp 100 triliun. Lebih gede dari tax amnesty. BUMN punya leverage untuk membiayai proyek sepanjang Sumatera. Dan ini bukan dongeng karena Rizal Ramli pernah melakukan 16 tahun lalu. PLN nyaris bangkrut, modalnya minus Rp 9 triliun asetnya hanya Rp 50 triliun. Direksi minta suntikkan APBN, saya bilang no way, lakukan revaluasi aset. Ternyata aset PLN naik dari Rp 50 triliun ke Rp 200-an triliun. Sebagian saya masukkan modal dari minus Rp 9 triliun nyaris bangkrut jadi Rp 104 triliun, sisanya masuk modal kerja. Rizal Ramli yang menyelamatkan PLN 16 tahun lalu. Kalau enggak PLN sudah bangkrut.

Kalau kita lakukan kita punya uang untuk membiayai ini tetapi bukan negara yang utang, financingnya BUMN atau sekuritasasi aset. Pak Jokowi setuju dengan sekuritisasi aset. Kita enggak jual asetnya, kita enggak jual BUMN nya tapi future incomenya 10 tahun ke depan kita terima sekarang dengan ongkos lebih murah dari bond. Tetapi menterinya sibuk yang lain, jual yang ini, itu padahal Pak Jokowi maunya pemerintah sekuritisasi aset.

Kedua bagaimana caranya kredit harus tumbuh di atas 15%-17%. Hari-hari ini kredit hanya tumbuh 10%. Kalau kredit 17% maka ekonomi ini bisa tumbuh 6,5%.

Ketiga semua barang impor pangan dari luar negeri Indonesia mahalnya 2 kali. Harga gula di Indonesia 2 kali lebih mahal daripada di Australia, Bangkok dan Malaysia. Harga daging 2 kali lebih mahal. Karena dikuasai kartel pemegang kuota. Saya usul di Kabinet tahun lalu kita ganti sistemnya, semua orang boleh impor. Kita kenakan saja tarif 25%. Otomatis harga pangan turun 75%. Rakyat itu senang banget, ibu-ibu kelas menengah yang belanja tiap hari Rp 200 ribu, cukup Rp 150 ribu karena harga daging 75% lebih murah, tahu, tempe lebih murah. Jadi secara tidak langsung kita kasih uang Rp 50.000/hari ke ibu-ibu ini, dikali 30 hari jadi Rp 1,5 juta. Kita kasih ke 60 juta ke keluarga menengah ini pasti menimbulkan daya beli.

Keempat jangan bikin paket kebijakan yang sifatnya interemental, gradual karena masalah kita sudah ribet (dan) sudah ruwet. Kalau pelan-pelan bisa kelelep kita. Misalnya deregulasi manfaatnya apa sih bagus untuk kepercayaan asing. Jadi harus berani kebijakan terobosan. 16 tahun saya jadi Menko, penumpang pesawat turun 60% gara-gara krisis 1998, tahun 2000 masih terasa. Saya panggil perusahaan penerbangan saat itu BUMN semua, (yaitu) Garuda, Mandala, Merpati. Tolong turunkan harga/tarif. Mereka bilang iya tetapi tidak dikerjakan karena pasarnya oligopoli. Akhirnya kita kesel, kita berikan 6 penerbangan baru. Ada Lion Air, Sriwajaya Air dan lain-lain. Modal mereka 1 pesawat boleh leasing. Akibat dari adanya mereka ada persaingan. Biaya penumpang per km drop 60%. Rakyat yang enggak pernah naik pesawat sekarang naik pesawat. Total penumpang dibandingkan tahun 2000 sekarang 7 kalinya sehingga kayak terminal bus. Yang lain airlines jadi raksasa, Lion Air dan Garuda. Itu contoh ubah Indonesia tanpa uang. Terobosan dulu.

Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4%, akan tercapai?

Enggak bakal lah, 5% sampai 2019. Itu maunya Pak Jokowi. Menterinya mau lebih rendah. Pak Jokowi maunya 5,4%. Einstein katakan kalau menggunakan cara yang sama masa hasilnya berbeda. Di seluruh dunia, program austerity bikin pertumbuhan ekonomi anjlok karena fokus bayar utang. Lho kita gunakan teknik yang sama, obat yang sama. Austerity atau pengetatan berharap ada keajaiban. No way harus pakai cara lain.

Jadi kalau pertumbuhan ekonomi ditarik ke 6,5%-7% yakin bisa?

Sangat bisa. Rizal Ramli sudah melakukannya dari -3% menjadi 3,5% dalam waktu 21 bulan. Dengan cara yang tadi saya bisa yakin 6,5% dan ini nolong Pak Jokowi. Rakyat akan happy dan elektabilitas Pak Jokowi akan naik lebih mudah dia untuk menang kembali. Tapi kalau dia ikut new liberal dengan pengetatan ini, rakyat makin lama makin tak happy. Kalangan pengusaha coba tanya ada yang happy tidak mereka diuber pajak terus. Mereka sudah ikut tax amnesty, begitu sudah ikut masih diuber juga. Ada cara lain enggak pajak? ada. Ganti model value added tax ini yang ribet dan banyak permainannya, membutuhkan sistem yang canggih, aparat yang jujur. Ganti aja dengan general tax dan sales tax. Setiap penjualan kita kenakan dengan pajak 10% atau 7%. Penerimaan PPN saat ini sekitar Rp 400 triliun bisa naik nyaris 2 kali lipat.

Pajak masih tersisa Rp 324 triliun sampai akhir tahun, masih bisa dikejar?

Dirjen Pajak yang baru punya waktu yang terbatas. Kecuali pakai sistem ijon tadi, kalau tidak ya no way tidak akan tercapai dan defisit makin besar.

Termasuk Target Pajak 2018?

Ya itulah sistem harus diperbaiki.