Rudiantara: Fintech di Daerah Terpencil Akan Dapat Subsidi

13 Februari 2019 12:22 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Fintech. Foto: Thinkstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Fintech. Foto: Thinkstock
ADVERTISEMENT
Pemerintah berencana memberikan subsidi kepada penggiat financial technology (fintech) yang mau mengembangkan aplikasi pembayarannya di daerah terpencil. Langkah ini diusulkan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di daerah.
ADVERTISEMENT
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara, mengatakan subsidi bakal diberikan dalam bentuk penggunaan akses data fintech yang dipakai pengguna. Tapi, dia tidak menjelaskan lebih rinci mekanisme subsidinya.
"Kalau kita fintech, mau pinjam kan masuk ke aplikasinya bayar pakai pulsa, berkurang paket data. Nah, itu yang disubsidi untuk daerah-daerah remote," kata Rudiantara di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/2).
Insentif khusus diberikan di daerah terpencil agar keberadaan fintech lebih banyak menjangkau masyarakat di sana. Menurut dia, ini penting dilakukan agar pelaku industri fintech menyentuh masyarakat yang tidak banyak memiliki akses perbankan.
Selama ini, kata dia, fintech lebih banyak bergerak di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki akses perbankan. Hal terlihat dari syarat-syarat ketika menggunakan aplikasi, perusahaan mewajibkan si penggunana punya rekening di bank.
ADVERTISEMENT
"Justru kan ini harusnya mendorong ke inklusi keuangan, ke masyarakat yang belum dijamah atau terjamah oleh layanan keuangan," tutur dia.
Rudiantara Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Meski begitu, Rudiantara masih belum mau bicara besaran subsidi yang bakal diberikan. Kata dia, selama ini di kementeriannya sudah ada dana khusus ke sektor fintech.
Dia juga menyadari akan ada risiko yang ditimbulkan jika fintech masuk ke daerah terpencil. Menurut dia, pemerintah akan membuat sistem jika nanti penyelenggara fintech fokus ke daerah terpencil.
"Saya juga bicara dengan OJK kenapa enggak kasih kebijakan ini. Kominfo bisa subsidi karena mereka enggak bisa rugi tapi minta BI (Bank Indonesia) dan OJK kurangi risiko kurangi NPL (Non Performing Loan atau kredit bermasalah) suatu sistem," jelas dia.
ADVERTISEMENT