Said Didu Dicopot dari PTBA karena Tak Sejalan dengan Pemerintah

Praktisi Kebijakan Publik, Said Didu. (Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

PT Bukit Asam Tbk atau PTBA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang salah satu agendanya adalah mengganti dua orang pejabatnya di jajaran komisaris. RUPSLB ini memang terbilang tak lazim, karena digelar mendekati tutup tahun.

Salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang dicopot adalah Said Didu. Dia mengaku baru diberitahu 5 menit sebelum RUPSLB. RUPSLB juga memberhentikan Johan O Silalahi dari kursi Anggota Dewan Komisaris PTBA.

Dikutip kumparan dari surat Usulan atas Agenda RUPS Luar Biasa PT Bukit Asam Tbk, disebutkan bahwa Said Didu diberhentikan dengan alasan sudah tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan Pemegang Saham Dwi Warna.

Pemegang Saham Dwi Warna adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.

"Terhitung sejak ditutupnya rapat, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai Anggota Dewamn Komisaris PT Bukit Asam Tbk," demikian bunyi surat tersebut, Jumat (28/12).

Hasil RUPSLB PT Bukit Asam Tbk (Foto: Dok. Istimewa)

Sedangkan Johan O Silalahi diberhentikan dengan alasan mengundurkan diri tertanggal 15 September 2018. Yang ganjil, dalam surat itu disebutkan bahwa pengunduran diri disampaikan melalui WA kepada Menteri BUMN, dengan tembusan kepada Deputi Menteri BUMN, Ditur Inalum selaku induk holding BUMN tambang, serta kepada Komisaris Utama.

RUPSLB juga mengukuhkan pemberhentian dengan hormat, seorang anggota komisaris lainnya, yakni Purnomo Sinar Hadi. Purnomo sejak 13 Desember lalu digeser menjadi Direktur Keuangan PT Askrindo (Persero).

Hasil RUPSLB PT Bukit Asam Tbk (Foto: Dok. Istimewa)

Untuk mengisi kekosongan tersebut, RUPSLB juga mengangkat 3 orang Anggota Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk yang baru, yaitu Taufik Madjid, Jhoni Ginting, dan Soenggoel Pardeman Sitorus.

Surat tersebut ditandatangani oleh Plh (Pelaksana Harian) Direktur Utama Inalum Ogi Prastomiyono dengan tembusan kepada Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, dan Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).