S&P Naikkan Peringkat Utang PLN Jadi BBB dengan Outlook Stabil

Sejumlah petugas PLN di Gardu Induk Muara Tawar di Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Selasa, (5/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s (S&P) menaikkan peringkat PT PLN (Persero) menjadi BBB dari yang sebelumnya BBB-, dengan outlook stabil. Kenaikan rating ini merupakan yang kedua kali dilakukan oleh S&P bagi PLN dalam waktu kurang dari satu tahun setelah sebelumnya dinaikkan rating-nya menjadi BBB- pada bulan Agustus 2018.

Seperti yang dinyatakan dalam publikasi S&P pada 31 Mei 2019, rating PLN mengalami kenaikan dimana pihak S&P meyakini bahwa PLN secara berkesinambungan memiliki peran sangat strategis bagi Indonesia, dan PLN pasti akan senantiasa mendapatkan dukungan yang berkesinambungan dan luar biasa dari Pemerintah Indonesia.

Kenaikan peringkat ini sejalan dengan dinaikkannya rating Pemerintah Indonesia, dengan dasar bahwa S&P melihat adanya prospek pertumbuhan yang solid, dan berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah di masa mendatang adalah kebijakan yang stabil, prudent dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hari lalu, PLN baru saja merilis laporan keuangan periode tahun 2018. Perusahaan mencatatkan laba bersih tahun 2018 sebesar Rp 11,6 triliun atau tumbuh 162 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya. Adapun laba bersih tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 4,42 triliun.

"Kenaikan credit rating ini menggambarkan bahwa tingkat risiko investasi di PLN menurun, dan dengan demikian kepercayaan investor kepada PLN akan semakin meningkat, sehingga hal ini akan semakin meningkatkan kepercayaan diri PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan," kata Plh EVP Corporate Communication & CSR PLN, Dwi Suryo Abdullah, dalam keterangan resmi, Minggu (2/6).

"Kenaikan rating ini juga turut berkontribusi bagi PLN dalam mendapatkan cost of fund yang kompetitif untuk mendanai Proyek 35 GW, melistriki daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal), meningkatkan rasio elektrifikasi, serta mendukung upaya memberikan tarif yang kompetitif bagi industri, bisnis dan masyarakat," tegas Dwi.