Setelah Mendag, Buwas 'Sentil' Mensos soal Beras

Dirut Bulog, Budi Waseso Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Cerita mengenai Budi Waseso seperti tidak ada matinya. Pernyataan-pernyataan yang ia keluarkan kerap kali membuat kontroversi publik.

Baru saja kemarin, Selasa (3/7), dalam sebuah pertemuan bersama media ia menyatakan akan mundur dari posisi saat ini ia pegang yaitu Direktur Utama Perum Bulog.

Pernyataan tersebut sekaligus menyentil Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sebab, mulai bulan Mei 2019, pemerintah mengganti program bantuan sosial (bansos) berupa pembagian beras untuk warga miskin, yang dinamai Beras Sejahtera (Rastra) dengan Program BPNT yang ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengalihan program ini dikeluhkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Pria yang akrab disapa Buwas tersebut bahkan mengancam mundur dari jabatannya apabila tak ada lagi program bansos di BPNT yang melibatkan Bulog.

“Kalau 1.000 persen BPNT bisa diambil alih Mensos (Menteri Sosial) saya mau hands up keluar jadi Dirut Bulog. Pengabdian saya sudah selesai, karena negara memiliki orang yang lebih baik,” tegas Buwas saat ditemui di Gedung Bulog University, Jakarta Selatan, Selasa (2/7).

Saat ini, penyaluran rastra dilakukan melalui program BPNT, yakni masyarakat penerima manfaat bebas membeli beras di e-Warung. Hal tersebut membuat Bulog kesulitan menyalurkan beras hasil serapan dari petani.

Adapun jumlah pagu bansos Rastra periode Januari-April 2019 hanya sebanyak 213.520 ton untuk 5,30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 1 juta ton untuk 4 bulan. Sementara itu merunut data Bulog, realisasi penyaluran rastra pada Januari-Februari hanya 73 ribu ton.

“Tapi saya janji kalau itu bisa diambil alih 100 persen oleh Mensos, saya undur diri,” tegasnya.

Sebelumnya, Buwas pernah meminta persetujuan DPR agar anggaran BPNT yang ada di Kemensos sebesar Rp 20,8 triliun pada tahun ini dapat mengakomodir program penyaluran rastra. Sebelumnya mulai 2010-2017, anggaran rastra diserahkan ke Bulog.

"Mohon dukungan agar alokasi pada Kemensos untuk dapat mengakomodir kegiatan bansos rastra sesuai usulan Bulog melalui mekanisme rastra, bukan BPNT," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6).

Pekerja mengangkut beras di Gudang Beras Bulog. Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda

Permintaan Buwas tersebut cukup berdasar. Stok beras Bulog saat ‎ini tercatat 2,25 juta ton, over stock di atas jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, penugasan penyaluran rastra Bulog dikurangi.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sempat menjadi sorotan setelah Buwas menyatakan ada salah satu menteri di Kabinet Kerja yang sengaja menghambat bahkan membatalkan Bulog mengimpor bawang putih.

Menurut Buwas, sang menteri sangat kuat karena bisa menghambat sekaligus membatalkan penugasan pemerintah ke Bulog untuk mengimpor bawang putih.

"Perintah kan sudah ada tapi dibatalkan sepihak ya, tanya yang membatasi cara berpikirnya bagaimana, saya enggak tahu cara berpikirnya orang itu. Orang itu tidak berpikir (untuk kepentingan) negara, orang itu berpikir (untuk kepentingan) pribadi," ujar Buwas.