Sofyan Basir soal Kasus Korupsi Eni Saragih: Masalah di Konsorsium

Dirut PLN, Sofyan Basir. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, menyatakan bahwa kasus korupsi di proyek PLTU Riau 1 yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih tidak terkait dengan PLN.

Eni diduga menerima suap untuk mengatur agar Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium yang mengerjakan proyek PLTU Riau 1. Sementara, kata Sofyan, PLN tak memiliki kewenangan untuk mengatur siapa saja yang menjadi anggota konsorsium.

Sebab, PLN telah menunjuk anak usahanya yakni PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1. PJB yang kemudian memilih mitra dan membentuk konsorsium.

"Ini kalau ada masalah di konsorsium, kita enggak bisa dalami. Karena kami urusannya sama anak usaha kami. Konsorsium dan pihak asing itu satu bagian sendiri," kata Sofyan dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (16/7).

PLTU Riau 1 dijadwalkan akan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2024. Kapasitasnya sebesar 600 MW dengan nilai investasi USD 900 juta atau sekiar Rp 12,87 triliun. PLTU ini akan dibangun di Kecamatan Penarap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Konsorsium yang dibentuk untuk proyek PLTU Riau 1 terdiri dari PJB, Blackgold Natural Resources Limited, PT PLN Batubara (PLN BB), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).

Pada Januari lalu, PLN baru saja memberikan Letter of Intent (LOI) ke Blackgold untuk mendapatkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau Power Purchase Agreement (PPA) PLTU Riau 1. Proyek belum dipastikan akan berjalan karena PPA belum ditandatangani.

Sofyan mengatakan, untuk sementara proyek PLTU Riau 1 dihentikan karena adanya kasus hukum. "Pada saat proses hukum harus kita hentikan. Jika ada permasalahan harus di-break, nanti kita kaji," tutupnya.