Sopir Truk Keluhkan Tarif Tol Trans Jawa, Pemerintah Bahas Penurunan

Jalan Tol Trans Jawa Foto: Soejono Saragih/kumparan

Pemerintah memberi perhatian atas keluhan sopir truk, yang merasa tarif tol Trans Jawa terlalu mahal. Menyikapi hal itu, pemerintah membuka opsi untuk menurunkan tarif, dengan konsekuensi menambah masa konsesi pengelolaan tol.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan opsi tersebut masih dibahas antara Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Ada beberapa solusi. Mungkin kalau masih bisa diperpanjang konsesinya, diperpanjang konsensinya. Kalau sampai maksimum konsesi, (tarif tol) bisa diturunkan lagi. Nah ya?” kata Basuki usai mengikuti rapat dengan Presiden di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2).

Rapat khusus membahas tarif tol tersebut, juga diikuti Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menurut Basuki, angkutan barang sebenarnya juga bisa berpindah ke jalur laut, jika tol dirasa terlalu mahal.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

“Sebetulnya kita pengennya, jalan tol ini alternatif. Kalau terlau mahal, pindah ke kapal. Sedangkan sekarang dengan golongan I (kendaraan kecil) dipindah ke tol. Kalau golongan I kan mereka nyaman. Iya kan?” katanya.

Basuki menjelaskan, saat ini untuk melintas tol Trans Jawa golongan I dikenai tarif Rp 712.000. Golongan II dan III Rp 1,1 juta. Golongan IV dan V jadi Rp 1,5 juta. “Tapi kan ada diskon 15 persen sudah sekarang. Tapi masih dirasakan mahal,” ujar dia.

Selama ini, kata dia, pengusaha angkutan memberikan uang jalan (lumpsum) secara harian, kepada pengemudi. Sehingga pengemudi ingin punya lebihan.

“Nah itu wajar saja, sehingga mereka siasati dengan masuk dan keluar tol. Jakarta-Cikampek misalnya mereka lewat tol, terus keluar. Nanti masuk lagi yang lama. Ada tol baru dia keluar lagi. Itu yang terjadi.”