Sri Mulyani Akan Utamakan Cara Persuasif untuk Kejar Target Pajak

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kementerian Keuangan pada tahun ini akan fokus mengejar penerimaan pajak dengan cara menekankan persuasi dan komunikas terhadap para pelaku usaha dan wajib pajak.

"Kami akan menekankan komunikasi dengan para pelaku usaha karena kami juga tidak ingin men-distruct confidence yang selama ini sudah mulai muncul, terutama karena adanya investasi yang sudah mulai membaik," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (7/2).

Dalam APBN 2018, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 triliun. Angka ini naik 20% dari realisasi penerimaan pajak selama 2017 yang mencapai Rp 1.151 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, selain penagihan dilakukan dengan cara yang lebih mengedepankan komunikasi, pihaknya juga akan melihat seluruh potensi pajak yang selama ini belum dimanfaatkan. Saat ini, Ditjen Pajak masih terus mengumpulkan seluruh informasi tersebut.

"Kami akan lihat pada potensi-potensi yang selama ini mungkin masih under tax. Kalau mendapatkan data dan secondary information, kami akan kumpulkan dulu dengan para pengusahanya, apakah informasi ini benar dan selama ini reportingnya perlu diperbaiki," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga akan fokus memperbaiki peraturan pajak untuk memudahkan proses bisnis. "Mudah-mudahan dengan semua upaya ini bisa terlihat suatu badan pajak yang lebih profesional," jelas dia.

Pada tahun ini, pemerintah juga mengkaji revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Hal ini perlu dilakukan karena kondisi saat ini berbeda dengan beberapa tahun lalu.

"Kami akan sesuaikan UU dengan kondisi terkini. Kita tingkatkan kualitas standar pajak dengan sistem pajak efisien. Di mana hal ini membutuhkan dukungan informasi teknologi dan baik," ujarnya.