Sri Mulyani Akui Penetapan Asumsi Nilai Tukar Rupiah di 2019 Tak Mudah

Petugas jasa penukaran valuta asing memeriksa lembaran mata uang rupiah dan dollar AS di Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipatok senilai Rp 14.400 selama tahun depan. Angka ini lebih besar jika dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 13.800 per dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus menjaga agar perubahan nilai tukar rupiah mencerminkan fundamental ekonomi. Selain itu, fleksibilitas rupiah juga diharapkan dikelola dan diserap perekonomian dengan baik.

"Kami akan terus mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah yang dipicu sentimen global dan perubahan kebijakan negara AS," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (4/9).

Dia melanjutkan, penetapan asumsi nilai tukar rupiah di 2019 menjadi tantangan yang tidak mudah. Sebab kurs harus mencerminkan kombinasi antara faktor fundamental yang menopang nilai rupiah, namun juga harus antisipasif terhadap sentimen pasar yang mudah berubah.

"Penetapan asumsi nilai tukar di tahun 2019 menjadi tantangan yang tidak mudah," kata Sri Mulyani.

Dengan menggunakan seluruh instrumen kebijakan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melakukan penguatan struktur perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan memperkuat sektor industri manufaktur yang mampu menghasilkan devisa dan mengurangi impor.

"Terutama impor barang konsumtif, juga mendukung pariwisata, sehingga neraca perdagangan dan transaksi berjalan menjadi kuat," jelasnya.

Perbaikan iklim investasi juga akan terus dilakukan untuk menarik arus modal asing dan memperkuat neraca modal. Sehingga diharapkan neraca pembayaran akan semakin kokoh, yang akan menopang stabilitas nilai tukar rupiah.

"Pemerintah juga terus memperkuat basis investor dalam negeri dan melakukan pendalaman pasar keuangan, sehingga stabilitas nilai surat berharga pemerintah dapat dijaga," jelas dia.

Selain itu, dalam rangka memitigasi dan antisipasi terhadap risiko nilai tukar rupiah, pemerintah dan BI akan menyiapkan dan memanfaatkan kerja sama regional dan global untuk memperkuat instrumen lainnya untuk menguatkan nilai tukar rupiah atau second line of defense.