Sri Mulyani: Angka Kesenjangan di Indonesia Turun

18 November 2018 18:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sri Mulyani dan Eko Putro Sandjojo di PKN STAN, Bintaro. (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani dan Eko Putro Sandjojo di PKN STAN, Bintaro. (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan ekonomi Indonesia berada dalam ketimpangan (rasio gini) yang signifikan. Menurutnya, 40 persen kekayaan di Indonesia hanya dimiliki 1 persen penduduk saja.
ADVERTISEMENT
Terkait hal, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantahnya. Meski awalnya enggan berkomentar, dia menjelaskan bahwa kesenjangan Indonesia turun. Menurutnya, turunnya kesenjangan sosial (gini ratio) sudah melalui metodologi yang terukur, yakni melalui gini koefisien yang dipakai di seluruh dunia.
Dia bercerita, saat Indonesia mengalami angka kesenjangan yang meningkat di level 0,41 persen, pemerintah sudah melakukan berbagai cara agar ketimpangan ini tidak semakin melebar. Kondisi yang terjadi di dalam negeri kalau itu bahkan disebut Sri Mulyani masih lebih ringan ketimbang negara lain yang ketimpangannya lebih besar.
"Negara-negara di Latin Amerika waktu itu bisa bahkan bisa di atas 0,5 persen. Upaya pemerintah bisa berbagai macam, kalau dari sisi perpajakan, bagi mereka yang makin kaya kan masuk di dalam bracket income yang tinggi, jadi mereka membayar lebih banyak dari biasanya atau masyarakat yang miskin justru dibantu oleh pemerintah," kata dia saat ditemui usai mengisi Seminar Nasional di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN), di Bintaro, Jakarta Selatan, Minggu (18/11).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kuliah umum di Kampus PKN STAN, Bintaro, Jakarta. (Foto: Dok. PKN STAN)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kuliah umum di Kampus PKN STAN, Bintaro, Jakarta. (Foto: Dok. PKN STAN)
ADVERTISEMENT
Dia menjelaskan, pemerintah melakukan berbagai hal agar ketimpangan menyempit seperti pemberian dana desa dan PKH (Program Keluarga Harapan). Belum lagi, lanjut dia, pengadaan Kartu Indonesia Pintar, Bidik Misi dan beras untuk masyarakat miskin.
Hal lain, dari segi perpajakan misalnya, sambung Sri Mulyani, pemerintah sudah melakukan reformasi perpajakan bagi orang kaya. Mereka yang berduit, kewajiban dan kepatuhan pajaknya ditingkatkan.
"Atas upaya yang dilakukan pemerintah waktu itu, lanjut Sri Mulyani, gini koefisien sudah mulai menurun dari 0,41 persen sekarang menjadi 0,38 persen. Inilah yang akan kita perbaiki terus," jelasnya.