news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sri Mulyani, BI, OJK Rapatkan Barisan, Ekonomi RI Tidak Sedang Krisis

28 Mei 2018 10:44 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penguatan koordinasi kebijakan ekonomi (Foto: Garin Gustavian/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Penguatan koordinasi kebijakan ekonomi (Foto: Garin Gustavian/kumparan)
ADVERTISEMENT
Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan koordinasi untuk memperkuat bauran kebijakan perekonomian. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan reformasi.
ADVERTISEMENT
Adapun koordinasi ini dilakukan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh Santoso, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.
Dalam pemaparannya, Darmin mengatakan, ekonomi saat ini dalam kondisi baik. Adanya koordinasi ini bukan mengartikan negara dalam kondisi krisis, namun memperkuat koordinasi untuk menghadapi sejumlah risiko yang ada.
"Jadi koordinasi ini bukan artinya negara krisis, tidak. Ini memperkuat koordinasi kami untuk menghadapi risiko global," kata Darmin di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (28/5).
Penguatan koordinasi kebijakan ekonomi (Foto: Garin Gustavian/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Penguatan koordinasi kebijakan ekonomi (Foto: Garin Gustavian/kumparan)
Sri Mulyani juga mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik di tengah tantangan dan ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari defisit anggaran dalan APBN sebesar 0,37% terhadap PDB per April 2018, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
"Sementara untuk defisit keseimbangan primer juga terus mengecil. Dengan keseimbangan primer yang terus mengecil, bahkan kami mendesain keseimbangan primer yang positif di jangka menengah," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Perry mengatakan, fokus bank sentral dalam jangka pendek ini adalah menstabilkan nilai tukar rupiah. Setidaknya ada empat instrumen yang akan dilakukan BI.
Pertama, merespons secara cepat kebijakan suku bunga acuan. Kedua, melanjutkan dan memperkuat intervensi ganda, yakni di valas dan SBN. Ketiga, menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar keuangan dan pasar swap antar bank. Keempat, melakukan komunikasi secara intensif kepada pelaku usaha dan pasar keuangan untuk menyamakan ekspektasi nilai tukar secara rasional.
"Jangka pendek BI memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Fokus kami kebijakan moneter stabilitas nilai tukar rupiah pada empat langkah tersebut," kata Perry.
ADVERTISEMENT
Wimboh juga menyebutkan, rasio kecukupan modal perbankan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) saat ini sebesar 22,38%, jauh di atas minimal yang sebesar 8%. Ini menandakan kondisi perbankan saat ini lebih baik.
"Ukuran CAR perbankan 22,38% jauh di atas minumum yang dipersyaratkan," jelasnya.