news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sri Mulyani Jawab Pernyataan Prabowo soal Utang RI Rp 9.000 T

25 Juni 2018 18:20 WIB
Sri Mulyani menkeu (Foto: Helmi Afandi/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani menkeu (Foto: Helmi Afandi/kumparan)
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan total utang Indonesia mencapai Rp 9.000 triliun, yang terdiri dari seluruh komponen utang, termasuk utang pemerintah dan bank sentral maupun utang swasta.
ADVERTISEMENT
Dalam pernyataannya di Kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Prabowo menjelaskan utang tersebut terdiri dari utang untuk pemerintah sekitar Rp 4.060 triliun, utang BUMN nonlembaga keuangan senilai Rp 630 triliun, dan utang lembaga keuangan publik senilai Rp 3.850 triliun.
Namun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan jika Prabowo seharusnya bisa membandingkan secara sebanding (apple to apple) terhadap utang. Dia pun menegaskan, utang pemerintah saat ini masih aman, yakni Rp 4.169,09 triliun per akhir Mei 2018.
"Jadi kalau bandingkan apple to apple, karena sering kan ngomongin Rp 9.000 triliun, terus kemudian datanya pemerintah seperti gimana? Dari dulu pemerintah kan mengelola APBN. Posisi utang pemerintah posisi Mei Rp 4.169 triliun itu dibanding seluruh PDB tetap 29% kan sekitar itu," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (25/6).
ADVERTISEMENT
Selain membahas total utang, semestinya Prabowo juga bisa membandingkan dengan total PDB maupun aset. Nominal utang yang bertambah juga disertai dengan total PDB atau aset yang dimiliki suatu lembaga ataupun BUMN.
Hingga akhir Mei 2018, total produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 14.092,72 triliun. Sehingga, rasio utang pemerintah pusat hingga akhir bulan lalu mencapai 29,58% terhadap PDB atau masih dalam batas aman. Dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, batas atas rasio utang adalah 60% terhadap PDB.
"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi, ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN ya dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap rumah tangga," katanya.
ADVERTISEMENT
"Oleh karena itu, yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati, yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik," lanjutnya.
Berdasarkan data utang luar negeri (ULN) yang dirilis Bank Indonesia (BI) hingga akhir April 2018, total ULN pemerintah dan bank sentral serta swasta mencapai USD 356,9 miliar atau sekitar Rp 5.032,2 triliun (kurs Rp 14.100).
Prabowo Subianto. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo Subianto. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
ULN swasta yang terdiri dari lembaga keuangan (bank dan lembaga keuangan bukan bank) sebesar USD 40,7 miliar serta perusahaan bukan lembaga keuangan (BUMN, swasta asing, swasta campuran, dan swasta nasional) sebesar USD 132,3 miliar. Jika ditotal, ULN swasta tersebut mencapai USD 173,1 miliar atau sekitar Rp 2.440,7 triliun.
ADVERTISEMENT
Angka tersebut terdiri dari ULN lembaga keuangan bank BUMN mencapai USD 5,4 miliar; ULN bank swasta asing USD 1,49 miliar; ULN bank swasta campuran USD 7,3 miliar; dan bank swasta nasional sebesar USD 16,4 miliar.
Sementara lembaga keuangan bukan bank mencapai USD 10 miliar, terdiri dari BUMN sebesar USD 3,8 miliar; swasta asing USD 96 juta; swasta campuran USD 3,1 miliar; dan swasta nasional USD 2,9 miliar.
Adapun ULN perusahaan bukan lembaga keuangan mencapai USD 132,3 miliar, terdiri dari BUMN sebesar USD 24,7 miliar; swasta asing USD 17,3 miliar; swasta campuran USD 46,6 miliar; dan swasta nasional USD 43,5 miliar.
Jika ditotal antara utang pemerintah dan bank sentral (Rp 2.591,5 triliun) serta swasta (Rp 2.440,7 triliun), jumlahnya Rp 5.032,2 triliun (dengan menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Rp 14.100). Tak mencapai Rp 9.000 triliun.
ADVERTISEMENT