kumparan
23 Sep 2019 11:17 WIB

Sri Mulyani: Masih Ada Wilayah di Jawa yang Sulit Mengakses Teknologi

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Wisuda Akbar STAN di ICE BSD, Tangerang, Kamis (19/9/2019). Foto: Ema Fitriyani/kumparan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menikmati akses teknologi dengan mudah. Bahkan, untuk di Pulau Jawa saja, masih ada warga yang kesulitan menggunakan akses ini.
ADVERTISEMENT
Padahal teknologi menjadi kunci utama jika Indonesia mau mengembangkan keuangan secara digital. Apalagi, saat ini Indonesia tengah mengejar target inklusi keuangan 75 persen hingga akhir tahun.
"Kita tahu di Jakarta hampir tak ada keluhan soal akses (teknologi). Tetapi kalau kamu melangkah keluar Jakarta, bahkan di daerah Jawa, masih ada area yang tak bisa mengakses teknologi. Belum lagi pulau-pulau di luar Jawa," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di JCC, Jakarta, Senin (23/9).
Agar teknologi bisa terjangkau, pemerintah telah mengalokasikan dana agar infrastruktur yang mendukung teknologi bisa masuk ke daerah-daerah. Salah satunya adalah tiga proyek Palapa Ring di Indonesia pun sudah selesai dibangun.
Selain itu mulai tahun ini pemerintah juga bakal meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih berkualitas lagi dengan adanya vokasi. Dengan begitu, ketika teknologi masuk, mereka tak akan kaget.
Ilustrasi Fintech. Foto: Getty Images
Dia juga mengungkapkan telah berdiskusi dengan pihak industri soal memberikan pajak yang paling baik, serta demi menciptakan level playing field yang sehat.
ADVERTISEMENT
"Ini semua adalah persiapan pemerintah untuk mengambil untung dari ekonomi digital, termasuk fintech," lanjutnya.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan ke depannya akses pembiayaan atau transaksi digital yang semakin luas bakal menjadi masa ekonomi Indonesia. Karena itu, selain membangun infrastruktur teknologi di daerah dan mengumpulkan data, regulator juga bakal mendukung kehadiran fintech.
Sebagai bank sentral, BI bakal bersinergi dengan asosiasi fintech dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi keuangan digital. Dengan begitu, dua target bisa tercapai yakni inklusi keuangan dan inklusi ekonomi digital.
"BI telah banyak membantu pemerintah. Sebanyak 15,6 juta keluarga akan disalurkan dengan transaksi elektronik. Transaksi keuangan daerah banyak juga banyak yang pakai elektronik. BI juga sudah luncurkan QRIS (QR code Indonesia Standard) untuk percepat ekonomi dan inklusi keuangan," kata dia.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan