Sri Mulyani Pastikan Sudah Kantongi Hasil Audit BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Pemerintah mengakui telah mendapatkan hasil audit tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hasil audit dari BPKP tersebut masih perlu diteliti lebih jauh lagi. Khususnya terkait keseluruhan tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan serta potensi tagihan periode Agustus hingga Desember tahun ini.

Keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 9,75 triliun pada 2017, begitu juga pada 2016 yang mengalami defisit Rp 9,7 triliun. Defisit tersebut terus bertambah hingga saat ini.

"Kami sudah mendapatkan dari BPKP dan kami masih akan teliti lagi. Tapi dari BPKP secara sangat cepat mereka akan melihat keseluruhan tagihan yang dilakukan dan pembayaran yang dilakukan BPJS," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (27/8).

Meski enggan menyebutkan hasil auditnya, Sri Mulyani bilang, ada beberapa pos di BPJS Kesehatan tersebut yang justru mengalami penurunan setelah diaudit tersebut.

BPJS Kesehatan (Foto: Antara)

"Ada beberapa pos yang ternyata mengalami penurunan, terutama terhadap tagihan dari berbagai pusat kesehatan. Nanti kami lihat, tapi cukup signifikan," jelasnya.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah rencananya akan melakukan bauran kebijakan, yakni ada yang berasal dari APBN maupun BPJS Kesehatan itu sendiri.

"Jadi ada yang berasal dari APBN, ada BPJS sendiri dalam melakukan tata kelola, membangun sistem, dan mengendalikan dari sisi cost-nya mereka sendiri. Dalam manajemen tagihan dan juga dari sisi policy Kemenkes bersama BPJS untuk bersama-sama, apakah dari sisi strategis dan lain-lain," tambahnya.