Sri Mulyani: Penerimaan Pajak RI Masih Rendah, 11 Persen Terhadap GDP

14 September 2018 18:35 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan, Sri Mulyani berikan keterangan pers tentang RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak di Jakarta, Jumat (27/7). (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan, Sri Mulyani berikan keterangan pers tentang RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak di Jakarta, Jumat (27/7). (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
ADVERTISEMENT
Penerimaan perpajakan hingga September 2018 tercatat tumbuh sebesar 16,5 persen. Meski tumbuh positif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan perpajakan tersebut masih kecil. Tahun lalu, penerimaan pajak hanya sebesar 12 persen terhadap GDP.
ADVERTISEMENT
“Namun memang penerimaan pajak Indonesia itu dianggap masih kecil dibandingkan kue ekonomi. Karena pajak terhadap GDP masih di bawah 12 persen. Bahkan tahun ini di bawah 11 persen,” ungkap Sri Mulyani di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Jumat (14/9).
Padahal menurut Sri Mulyani, penerimaan negara-negara tetangga sudah di atas 16 persen terhadap GDP. Sehingga menurutnya, meski penerimaannya tumbuh namun porsinya masih kecil. Namun, Sri Mulyani sempat berseloroh bahwa tujuannya menyampaikan hal tersebut bukan berarti ingin mengincar penerimaan pajak yang lebih tinggi.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hadiri Sidang Paripurna DPR RI yang ke-2, Selasa (28/8/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hadiri Sidang Paripurna DPR RI yang ke-2, Selasa (28/8/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
“Saya tidak ingin menyampaikan ini untuk memberikan gambaran saya akan mencari lagi 4 persen, enggak ya,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, pihaknya berupaya untuk menciptakan perpajakan yang adil, transpran dan akuntabel. Tujuannya adalah perpajakan tersebut dapat berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Maka kami harap dengan pajak bisa memberi manfaat ke perekonomian yang lebih besar. Jangan sampai kami kumpulkan setiap Rp 1 dibelanjakan tidak memberi nilai tambah ekonomi yang lebih besar,” tandasnya.