Sri Mulyani Soal Dolar Tembus Rp 15.180: Mayoritas Pengaruh Eksternal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang telah menembus level Rp 15.100. Mengutip data perdagangan Reuters, Kamis (4/10), dolar AS berada pada posisi Rp 15.180.

Penguatan dolar AS, menurut Sri Mulyani, sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti membaiknya perekonomian AS hingga defisit anggaran di Italia. Faktor eksternal ini sangat dominan menekan nilai tukar rupiah.

"Saya lihat dominasi hari ini mayoritas berasal dari luar yang sangat dominan pada saat yang lalu. Kita lihat sentimen kemarin adalah Italia yang defisitnya besar," ungkap Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/10).

Namun, Sri Mulyani tetap mewaspadai faktor internal yakni Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dapat menekan nilai tukar rupiah. NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Dalam neraca pembayaran terdapat komponen transaksi berjalan, transaksi modal dan transaksi finansial. Bank Indonesia (BI) mencatat, NPI pada kuartal II 2018 defisit USD 4,3 miliar. Angka itu melebar dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai USD 3,9 miliar.

"Domestik harus waspada utamanya neraca pembayaran. Ini momentumnya masih harus dikendalikan dengan baik," ungkapnya.

Ilustrasi uang Dolar Amerika Serikat dan rupiah. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Pemerintah dan BI Lakukan Penguatan Rupiah

BI, lanjut Sri Mulyani, telah melakukan bauran kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga acuan dan melakukan intervensi pasar terbuka untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

"Apakah berhubungan dengan suku bunga, apakah dengan makroprudensial dan policy mereka mengenai intervensi untuk menciptakan suatu perubahan yang bisa di-absorb dan di-adjust oleh perekonomian," tambahnya.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan langkah kebijakan seperti penyesuaian Pajak Impor (PPh Impor) untuk 1.147 pos tarif demi mengatasi defisit transaksi berjalan, yang menjadi salah satu komponen NPI.

"1.147 itu nanti akan kami lihat laporannya setiap minggu dan posisi terakhir sudah menunjukkan penurunan namun kita akan lihat Oktober minggu pertama ini," ujarnya.

Langkah lain yang ditempuh ialah kebijakan mengurangi angka impor BBM jenis solar. Pemerintah telah menerapkan kebijakan biodiesel 20 persen atau B20 mulai 1 September 2018. Namun, kebutuhan akan BBM diproyeksi meningkat karena adanya musibah bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Untuk BBM, yang merupakan komponen impor terbesar, kami harap B20 bisa mengurangi. Tapi kita akan lihat karena akhir September terjadi kenaikan dan kami akan lihat. Dengan adanya bencana seperti ini akan ada kebutuhan," tutupnya.