Sri Mulyani Tanggapi soal Potensi Peringkat Utang RI Naik di 2018

19 Januari 2018 14:27 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sri Mulyani pada pembukaan BEI 2018 (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sri Mulyani pada pembukaan BEI 2018 (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Internal Service akan meningkatkan peringkat utang beberapa negara pada bulan Februari-Maret nanti. Indonesia juga dinilai berpeluang untuk mendapat kenaikan peringkat tersebut.
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan, baik dari sisi makroekonomi atau pun riil. Adapun indikator makroekonomi Indonesia selama tahun lalu juga menunjukkan perbaikan.
"Itu akan menentukan sekali bagaimana kita meng-address atau menangani berbagai persoalan perekonomian yang sifatnya struktural. Sehingga ekonomi tidak hanya tergantung oleh kebijakan-kebijakan makro, tetapi juga kebijakan mikro struktural," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (19/1).
Sementara dari sisi moneter juga tetap konsisten untuk menjaga nilai tukar. Selain itu, pemerintah dan bank sentral juga tetap melihat berbagai risiko global saat ini.
Untuk investasi dan eskpor, pemerintah juga terus mempermudah perizinan berusaha. "Seperti single submission, kami lakukan hand-holding atau membantu secara aktif para investor di Indonesia, sehingga ini bisa terealisir," katanya.
ADVERTISEMENT
"Nah mereka (lembaga pemeringkat) akan melihat keseluruhan termasuk kualitas dari policy, konsistensi policy, fondasinya. Kami semuanya bekerja secara fokus," Sri Mulyani menambahkan.
Pada 8 Februari 2017, Moody's Investors Service memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari stabil menjadi positif. Ini sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade).
Dalam siaran pers Moody’s menyatakan, ada dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook Sovereign Credit Rating Indonesia, yakni penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakan otoritas. Selanjutnya, perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan.