Sri Mulyani Tegaskan Utang Pemerintah Tetap Terkendali di 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kata sambutan pada acara Rembuk Pajak di Jakarta, Senin (6/8). (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Pemerintah memastikan pembiayaan utang tetap terkendali di tahun depan, meskipun ketidakpastian global masih akan mempengaruhi perekonomian domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, sesuai aturan Undang-Undang (UU) yakni maksimal 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menuturkan, pembiayaan utang di tahun depan sebesar Rp 359,3 triliun tersebut lebih kecil dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 387,3 triliun.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tahun depan juga ditargetkan akan lebih rendah dari tahun yakni sebesar Rp 20,1 triliun. Adapun defisit anggaran juga ditargetkan semakin mengecil di tahun depan yakni sebesar 1,84 persen terhadap PDB.

"Pembiayaan APBN 2019 akan dilaksanakan secara hati-hati dan risiko yang terukur. Kesehatan dan kemandirian APBN 2019 dicerminkan dengan keseimbangan primer yang semakin kecil menuju nol, serta deflsit dan pembiayaan utang yang menurun, sehingga rasio utang terkendali dalam batas aman," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/10).

Dia pun menegaskan, pembiayaan melalui utang hanya sebagai alat dan bagian dari instrumen fiskal untuk menuju pembangunan Indonesia. Bahkan Sri Mulyani menyatakan, pembiayaan utang di tahun depan tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

"Pembiayaan utang 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri," katanya.

Sri Mulyani menjawab tanggapan fraksi terkait RAPBN 2018, Selasa (04/09/2018). (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Lebih lanjut dikatakan, pembiayaan utang akan dioptimalkan sebagai instrumen yang dapat memacu perekonomian, dengan mendorong peningkatan peran swasta, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif.

Adapun hingga September 2018, total utang pemerintah berjumlah Rp 4.416,37 triliun atau naik sebesar Rp 549,92 triliun dari Rp 3.866,45 triliun di September 2017. Dari total utang tersebut, terdiri dari pinjaman sebesar Rp 823,11 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.593,26 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri sebesar Rp 816,73 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,38 triliun. Sedangkan SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.537,16 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 1.056,10 triliun.