Stok Garam Mau Habis, Industri Mamin Minta Izin Impor Lagi 250.000 Ton

17 Juli 2019 18:36 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petambak memanen garam di desa Tanjakan, Krangkeng, Indramayu. Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
zoom-in-whitePerbesar
Petambak memanen garam di desa Tanjakan, Krangkeng, Indramayu. Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
ADVERTISEMENT
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi)‎ meminta kuota impor garam industri tambahan sebanyak 250.000 ton. Jika tak diberikan, pengusaha khawatir kegiatan produksi industri makanan dan minuman (mamin) bisa terhambat.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman menyampaikan, tahun ini pihaknya hanya diberi kuota impor garam industri sebanyak 300.000 ton. Padahal kebutuhan industri makanan dan minuman mencapai 550.000 ton per tahun.
"Kebutuhan kita itu 550.000 ton per tahun. Kita kemarin dapatnya 300 ribuan. Kami sudah mengajukan lagi tapi belum disetujui," ujarnya saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (17/7).
Dia menyebut, stok garam industri dari impor yang dilakukan tahun ini sudah menipis. Diprediksi pada pertengahan bulan Agustus 2019 sudah habis. Jika tak kunjung diberi izin impor, proses produksi dijamin akan terhenti.
"Pertengahan bulan depan sudah habis, kalau tidak disetujui mau enggak mau bakal terhenti. Padahal kontribusi industri makanan dan minuman terhadap PDB itu besar," tegas Adhi.
Ketua GAPMMI, Adhi S Lukman Foto: Siti Maghfirah/kumparan
Saat disinggung mengenai stok garam dalam negeri yang tak terserap, dia menyebut, jenis garam itu tak sesuai dengan keb‎utuhan industri. Menurut Adhi, kadar air dan NaCl garam produksi petani dalam negeri tak sesuai spesifikasi garam industri.
ADVERTISEMENT
"Kalau memang ingin terserap, pemerintah semestinya mendorong garam yang diproduksi sesuai kebutuhan. Sebenarnya simpel," katanya.
Adhi pun memastikan, garam yang diimpor tidak akan merembes ke pasar tradisional. Sebab memang garam industri yang akan diimpor sesuai kebutuhan. Pun jika ditemukan ada pihak yang terbukti menyalahgunakan, dia meminta untuk langsung ditindak.
"Dan kalau perlu diverifikasi kebutuhan kami ini, kami siap. Ini kalau industri makanan minuman berhenti, nanti biskuit dan mi instan yang butuh garam industri, kebutuhannya bisa-bisa dipenuhi impor," tegas Adhi.