Strategi Pemerintah Agar Ekonomi RI Tumbuh 5,8% di 2019

Potret Kemiskinan di Indonesia (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4%-5,8% pada 2019. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam strategi, di antaranya rencana kerja yang berfokus pada seluruh sumber daya, baik pemerintah, swasta, dan perbankan untuk mengejar sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam RKP 2019 pemerintah mencanangkan 5 program prioritas nasional dan 24 program prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek provinsi, kabupaten, dan kota. Dia juga menegaskan bahwa setiap perubahan atau revisi proyek prioritas harus mendapat persetujuan Bappenas.

"Sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan," ujar Bambang dalam keterangan resmi, Senin (30/4).

Bambang juga menuturkan, upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya ketimpangan yang tercermin dari pencapaian koefisien gini yang semakin membaik.

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Pada 2012-2014, rasio gini berada di angka 0,413, namun sejak tahun 2015-2017 trennya menurun. Data pada 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,391 atau menjauh dari 0,4.

Adapun tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,12% dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.

Selain itu, tingkat pengangguran menurun menjadi 5,5% dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016, padahal pada tahun 2015 hanya 69,55.

Dengan landasan seperti itu, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan pada 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-5,8%; tingkat kemiskinan 8,5%-9,5%; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8%-5,2%.

Menurut Bambang, pada 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Untuk kebijakan lima prioritas nasional terdiri dari:

(1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

(2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya;

(4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air; dan

(5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.