Sulit Dapat Pinjaman, Swasta Lirik Bangun Pembangkit Energi Terbarukan

PLTB Sidrap Foto: Dok. PLN

Produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) mulai melirik membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT). Langkah ini menyusul semakin sulitnya pinjaman untuk membangun pembangkit listrik energi fosil.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI), Arthur Simatupang, mengatakan pemerintah telah mempersilakan swasta membangun pembangkit energi terbarukan tanpa harus terlebih dahulu masuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Pak Presiden gelar karpet merah selebarnya untuk partisipasi swasta masuk di ketenagalistrikan, kami sambut itu sebagai suatu gong," kata Arthur dalam diskusi bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut dia, Presiden Jokowi menyatakan RUPTL ke depannya akan memperbanyak porsi swasta. Adapun Keputusan tersebut diambil pemerintah untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Arthur mengatakan, saat ini perbankan di dunia memang sudah enggan memberikan pinjaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Alasannya, polusi udara yang dihasilkan batu bara sangat besar.

Sebelumnya bank-bank di Eropa dan Amerika Serikat mau memberikan pinjaman untuk pembangunan PLTU. Tapi, hanya bank-bank regional saja yang mampu menggelontorkan uangnya ke pengusaha pembangkit batu bara, itupun berat di tenornya.

"Belakangan 1-2 tahun terakhir sudah limited ke bank region di Asia Pasifik. Itu pun terbatas karena bank nasional dan region kaya Malaysia, masih miss dari sisi tenor dan project. Memang bank kita tidak terbiasa beri financing untuk infrastruktur," jelas dia.

Meski begitu, kata dia, hingga saat ini pembiayaan untuk proyek pembangkit energi terbarukan juga tidak lebih mudah. Sebab, biaya modal untuk membangunnya cukup besar.

Proyek PLTU Riau Foto: IG @PLTU Riau

Menurut dia, dulu tren biaya pembangkit itu USD 1,7 juta, untuk pembangkit yang gunakan solar USD 3,5 juta, dan modal untuk bangun pembangkit dengan tenaga panas bumi atau geothermal USD 6 juta. Saat ini, jumlahnya bisa di atas itu semua.

Untuk mengatasinya, Arthur mengatakan pemerintah mesti memberikan insentif fiskal pada pengusaha agar bisa mengurangi risiko yang ada. Dukungan ini perlu diberikan demi bisa mengejar target bauran EBT 23 persen pada 2025.

"Cost of fund ini makin erat dengan risiko. Semakin rendah risk, cost of fund turun. Harus diciptakan platform lebih dengan insentif fiskal. Semakin cost turun, technology cost turun, funding cost turun, kemungkin besar switching fosil ke EBT lebih cepat," katanya.

Kementerian ESDM telah menetapkan RUPTL 2019-2028. Dalam dokumen tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan memfokuskan pada pembangkit listrik dari EBT.

Bahkan, untuk IPP yang ingin mengusulkan proyek pembangkit EBT dipersilahkan membangun terlebih dahulu tanpa perlu masuk dalam RUPTL terbaru, hanya perlu persetujuan PT PLN (Persero). Proyek ini akan dicatat pada RUPTL tahun berikutnya.

Dari RUPTL yang baru, tambahan pembangkit dalam 10 tahun ke depan sebesar 56,4 Giga Watt. Dia menghitung, dari jumlah itu, sebanyak 60 persennya atau 33 GW diharapkan bisa dibangun oleh swasta.