Surat Utang Tak Laku, Sri Mulyani Tetap Optimistis Anggaran Aman

Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Pemerintah baru saja menarik utang Rp 6,15 triliun dari hasil lelang lima seri surat utang negara (SUN). Namun demikian, capaian tersebut lebih rendah dari target indikatif yang sebesar Rp 17 triliun.

Tak hanya itu, penawaran dalam lima seri SUN tersebut hanya Rp 17,02 trilliun, menurun bila dibandingkan penawaran yang masuk pada lelang SUN dua pekan sebelumnya yang mencapai Rp 37,72 triliun. Bahkan, penawaran pada lelang kemarin tercatat yang terendah sejak Oktober 2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus melihat situasi pasar saat ini terkait sepinya peminat SUN. Pemerintah juga akan tetap waspada dan meyakinkan masyarakat bahwa kebutuhan pembiayaan tetap terjaga.

"Kami akan terus lihat saja, karena situasi market juga kadang-kadang mengalami karena adanya perubahan ini. Kami akan waspada, akan komunikasikan bahwa kebutuhan financing kita akan tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan spekulasi," ujar Sri Mulyani di DPR RI, Jakarta, Kamis (26/4).

Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah terus meningkat. Adapun yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor sepuluh tahun seri FR0064 berada di level 7,13% atau naik dibandingkan posisi hari sebelumnya yaitu 6,995%. Ini merupakan yield tertinggi sejak Juli 2017.

Kenaikan yield merupakan pertanda bahwa harga instrumen sedang turun. Kenaikan yield dan penurunan harga tidak lepas dari minat investor yang sedang berkurang terhadap SBN.

"Kami melihat bahwa proyeksi pembiayaannya masih akan cukup comfortable," kata dia.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah masih harus menimbang dari sisi kemungkinan kenaikan biaya dari bunga utang. "Yang tentu kami akan perhatikan dalam konteks belanja pada semester kedua ini," tuturnya.

Dengan adanya berbagai risiko global saat ini, pemerintah akan tetap mengantisipasi pergerakan yang terjadi serta dampaknya ke mata uang dan suku bunga. Sebab, dari sisi fiskal, perubahan nilai tukar ini akan meyebabkan pergerakan di pos penerimaan dan belanja.

"Namun sampai saat ini defisit tahun 2018 masih akan terjaga 2,19% atau bisa lebih rendah apabila melihat PNBP yang berasal dari minyak akan bisa kompensasi kemungkinan terjadinya lemahnya penerimaan dari sisi pajak," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, dengan outlook defisit yang masih akan tetap atau bahkan lebih kecil ini, maka pemerintah belum mengkhawatirkan pembiayaan. Adapun, dirinya merasa belum memerlukan bond stabilization framework, yakni kerangka kerja jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi dampak krisis pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

"Kami masih akan memonitor dan nanti kami lihat dalam konteks masing-masing anggota KSSK. BI akan melaporkan, OJK, LPS. dan kemenkeu. Kami akan lihat dinamikanya sekarang ini dan apa respons yang perlu kami lakukan," tambahnya.