Surplus Beras Tak Jamin Harga Stabil

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di Pasar Induk Beras Cipinang (Foto: Kementerian Pertanian)

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa tahun ini Indonesia surplus beras 2,85 juta ton, tapi itu tak menjamin harga stabil. Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada pihak yang memainkan pasokan beras.

Demikian diungkapkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah dalam konferensi pers di ITS Tower, Jakarta, Kamis (15/11).

"Surplus beras bukan jaminan harga beras stabil. Jangan berhenti di produksi beras tapi memantau juga beras yang keluar di penggilingan padi," katanya.

Ia menjelaskan, setiap tahun ada kenaikan harga beras pada awal dan akhir tahun. Musim hujan pada Oktober-Maret membuat produksi beras menurun, sementara kebutuhan tentu tidak berubah. Dampaknya, cadangan beras menipis. Karena itu, harga beras rawan dipermainkan pada masa-masa ini.

Rusli menyebut kenaikan harga beras premium yang tidak dinikmati petani sebagai indikasi adanya oknum pedagang yang memainkan harga.

"Kenaikan harga beras premium tidak dinikmati oleh petani, ada gap antara beras di petani dan di pasar. Beras premium dijual harga tinggi tapi margin itu tidak dinikmati petani," tegasnya.

Salah seorang pekerja di pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Pasar Kramat Jati, Jakarta. (Foto: Selfy Momongan/kumparan)

Karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan peran Satgas Pangan dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).

Selain itu, Perum Bulog harus mengintervensi pasar. Menurut dia, Bulog harus punya pemetaan yang matang mengenai produksi dan konsumsi beras di tiap daerah. Dengan begitu, kelangkaan dapat diantisipasi.

"Bulog intervensi pasar, menyusun neraca beras yang dinamis. Sehingga ketahuan provinsi ini tersedia sekian ton, otomatis harus segera dikirim, sehingga bisa dimitigasi beberapa bulan sebelumnya," tutupnya.