Susi Akan Bahas PTT Ocean Economy di Norwegia, Ini Manfaatnya Bagi RI

Susi Pudjiastuti di Oslo. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri pertemuan pertama Panel Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (High-Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy) di Oslo, Norwegia, Selasa (19/6).

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, tujuan dibentuknya konsensus tersebut adalah untuk menyamakan persepsi mengenai potensi serta ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas laut.

Bergabungnya Indonesia dalam konsensus tersebut juga digadang akan membawa beberapa manfaat. Sebab, inisiatif ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dengan luas laut 6.315.222 km2 dan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 99.093 km.

Dengan kekayaan laut yang berlimpah, Indonesia dinilai membutuhkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Selain itu, merujuk data Badan Pusat Statistik, pada 2013 jumlah penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan tercatat cukup besar.

Lebih dari 50% penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan sebanyak 5,6 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung kepada rumah tangga nelayan.

Susi Pudjiastuti (Foto: Hafidz Mubarak/Antara)

Manfaat lainnya adalah meningkatkan citra Indonesia secara internasional dalam bidang kelautan. Sebab di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemberantasan pencurian ikan telah diakui dunia.

Posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam bidang kelautan dinilai akan semakin kuat dengan partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Panel Tingkat Tinggi ini.

Selain itu, sebagai negara maritim yang besar, keanggotaan Indonesia dalam Panel Tingkat Tinggi ini merupakan hal yang sangat relevan. Sebab Indonesia akan ikut terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global.

Keterlibatan Indonesia juga sangat penting karena hasil Panel Tingkat Tinggi ini merupakan kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global. Sebagai negara maritim yang besar, keanggotaan Indonesia dalam Panel Tingkat Tinggi ini merupakan hal yang sangat relevan.

Hingga saat ini negara yang sudah bergabung antara lain Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile, Namibia. Ke 13 negara ini mewakili lebih dari 60% panjang seluruh garis pantai di dunia, yaitu sejumlah 261.444 km.

Dokumen Rencana Aksi yang dihasilkan oleh Panel Tingkat Tinggi akan dibahas bersama Utusan Khusus PBB tentang Kelautan yang saat ini dijabat Peter Thomson, (Mantan Presiden UN General Assembly ke-71), agar bisa diadopsi PBB pada UN Ocean Conference tahun 2020.