Susi: Negara Lain Mau Laut yang Sehat atau Banjir Imigran?

Susi Pudjiastuti di Oslo. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak pernah berhenti mengajak masyarakat dunia untuk menjaga laut yang sehat. Jika laut sehat, maka nelayan-nelayan suatu negara akan bisa melaut dan menangkap ikan. Bila laut tidak sehat dan stok ikan makin menipis, maka banjir imigran akan menjadi masalah besar untuk sebuah negara.

“Bila ada negara yang tidak mendukung laut yang sehat, memang negara itu mau kedatangan imigran-imigran dari negara tetangga?” kata Susi saat memberikan kuliah umum di kantor Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo, Norwegia, Kamis (7/6) lalu.

Susi menyampaikan presentasi dengan judul ‘Three Pillars of Fisheries Resources Management: Sovereignity, Sustainability and Prosperity'. Hadir dalam agenda ini Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia KKP Sjarief Widjaja, dan Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa.

Kuliah umum ini diikuti oleh para peneliti, beberapa duta besar negara asing di Norwegia, mahasiswa, dan peneliti.

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang gigih melawan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) dan mendorong terciptanya laut yang sehat dan lestari. Laut dan segala isi di dalamnya merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga. Sebab, lautan dan isinya merupakan sumber ekonomi dunia yang bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Nelayan Maluku mengangkat ikan di pesisir pantai (Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP))

Ingat, bumi tempat hidup manusia, sekitar 70%-nya adalah lautan. Di dalam lautan terdapat berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terumbu karang, mutiara dan sebagainya yang bernilai ekonomi tinggi. Karena itulah, kata Susi, Indonesia mendorong upaya pelestarian laut demi pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

Menurut Susi, agar laut Indonesia menghasilkan kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Salah satu hambatan itu adalah praktek illegal fishing yang telah terjadi bertahun-tahun.

“Tuhan telah memberikan Indonesia laut yang kaya. Tapi karena praktek IUUF, kekayaan laut Indonesia tidak bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” kata Susi.

Karena itu, langkah pertama yang Susi lakukan setelah menjabat menteri, adalah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku IUUF. Susi yang juga Kepala Satgas 115 menangkap kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dan menenggelamkannya saat sudah ada keputusan pengadilan.

Dalam kurun waktu November 2014-November 2017, sudah 363 kapal eks asing yang ditenggelamkan Susi. Di antara jumlah itu, ada 188 kapal berbendera Vietnam, 76 kapal berbendera Filipina, dan 22 kapal berbendera Thailand. Penenggelaman kapal eks asing ini sesuai amanat UU Kelautan dan Perikanan.

Susi Pudjiastuti di Oslo. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Selain melakukan penenggelaman kapal, Susi juga melakukan moratorium izin kapal asing, melarang transhipment, dan mengatur penggunaan alat penangkapan ikan. Penggunaan alat penangkapan ikan tak ramah lingkungan dilarang. Begitu juga cara-cara penangkapan ikan destruktif yang merusak ekosistem laut. Susi juga melarang penangkapan ikan dan produk kelautan tertentu, seperti lobster remaja dan kepiting yang bertelur.

Susi juga telah melakukan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan industri perikanan. Antara lain dengan membangun cold storage lebih banyak dan mengundang para pengusaha baik dalam negeri maupun asing dalam industri kelautan dan perikanan, termasuk industri pengolahan.

Semua dilakukan Susi demi kedalautan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Terbukti, akibat kebijakan-kebijakan ini, stok ikan di laut Indonesia semakin melimpah. Tercatat, stok ikan pada 2015 adalah 6,5 juta ton, pada 2016 bertambah menjadi 12,5 juta ton. Dan pada 2017 stok ikan menjadi 13 juta ton.

Produk kelautan dan perikanan juga berkontribusi pada deflasi, padahal produk-produk di luar perikanan menyumbangkan inflasi. Nilai tukar nelayan juga meningkat, yang memperlihatkan bertambahnya kesejahteraan nelayan. Volume ekspor ikan juga meningkat, meski nilainya sempat turun.

Praktek IUUF yang terjadi di Indonesia, kata Susi, ternyata juga membuktikan membawa kejahatan-kejahatan lainnya. Antara lain, perbudakan, perdagangan orang, penyelundupan satwa-satwa, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan barang-barang ilegal. “Indonesia saat ini masih menjadi pasar narkoba dari negara-negara asing. Karena ada 5 juta pengguna narkoba. Mereka menggunakan jalur laut untuk membawa narkoba masuk Indonesia,” kata Susi.

Nelayan menyelam (Foto: jmsc.hku.hk)

Karena itu, Susi membawa usulan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar IUUF dimasukkan sebagai Transnational Organized Crime (TOC). “Saya saat cerita kepada Karmenu Vella (Komisioner Lingkungan, Kelautan dan Perikanan Uni Eropa), dia kaget. Persoalan illegal fishing di Indonesia ini berbeda dengan Eropa. Mungkin di Eropa hanya terjadi illegal fishing saja,” kata dia.

Susi geram ketika ada negara yang tidak kunjung melakukan komitmen dalam perlawanan terhadap IUUF. “Negara itu memang mau akan dibanjiri Imigran, karena nelayan-nelayan tak bisa mendapatkan ikan? Kasus imigran Suriah saja sudah merepotkan banyak negara,” kata Susi.

Perlawanan terhadap IUUF, kata Susi, juga pintu masuk dalam pengembangan blue economy. Yaitu bagaimana membangun ekonomi lebih kuat dari sektor kelautan dan perikanan. Bila IUUF tidak diberantas, maka blue economy tidak akan bisa menjadi kenyataan.

Sebelum menjadi pembicara di Oslo, Susi juga menyampaikan pemaparan mengenai kelautan di kantor FAO, Roma, 5 Juni lalu, bertepatan dengan perayaan Hari Internasional Perlawanan terhadap Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Hadir dalam acara itu sekitar 250 orang dari berbagai latar belakang, seperti wakil pemerintah negara-negara di dunia, akademisi, LSM maupun kalangan swasta.

Tanggal 30 Mei lalu, Susi juga menjadi pembicara di hadapan para pengusaha kelautan dan perikanan Jepang di Tokyo. Susi mengajak mereka untuk berinvestasi di industri kelautan dan perikanan di Indonesia. Namun, Indonesia tidak membuka investasi dalam penangkapan ikan. “Agar nelayan Indonesia yang menangkap ikan di laut Indonesia,” kata Susi.

Sementara itu, Dubes RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis menjelaskan NUPI merupakan lembaga kajian dan riset yang terpandang di Norwegia. Selama ini kredibilitas NUPI dalam melakukan riset, seminar dan sebagainya tidak diragukan lagi.

Susi Pudjiastuti di Oslo. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Karena itu, Todung memberikan apresiasi karena Susi bisa menjadi pembicara di acara NUPI. Selain itu, Susi juga menjadi orang Indonesia pertama yang diundang NUPI. Ini tentu sangat baik buat Indonesia, terutama dalam upaya menggaungkan perlawanan terhadap IUUF di dunia internasional.

“Saya sudah cek, Ibu Susi ini orang pertama dari Indonesia yang menjadi speaker di NUPI. Selama ini belum ada pembicara dari Indonesia,” kata Todung yang baru menjabat sebagai dubes sejak Februari 2018 itu.

Seusai menjadi pembicara di NUPI, di hari yang sama, Susi juga menyampaikan soal kebijakan-kebijakan kelautan dan perikanan kepada masyarakat Indonesia di Norwegia dalam acara buka bersama di rumah dinas Dubes RI. Susi meminta kepada para WNI untuk ikut peduli dengan kelautan dan perikanan Indonesia. “Jadi, nanti kalau jabatan saya sudah selesai, saya sudah menitipkan amanah ini kepada bapak ibu semua,” ujar Susi.