Syarat DP KPR Dihapus BI Dorong Sentimen Positif Saham BTN

10 Juli 2018 13:47 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bank BTN (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Bank BTN (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
ADVERTISEMENT
Mulai bulan depan, masyarakat yang akan membeli rumah tapak, apartemen, ataupun rukan untuk pertama kalinya akan dipermudah. Sebab, Bank Indonesia (BI) tak lagi mengatur rasio kredit properti perbankan. Artinya, rasio uang muka (down payment/DP) seluruhnya diserahkan ke perbankan.
ADVERTISEMENT
Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Iman Nugroho mengatakan pelonggaran LTV tersebut dapat meningkatkan bisnis bank yang fokus di sektor KPR tersebut. Hal ini, kata dia, tercermin dari target pertumbuhan bisnis mencapai 20%, yang dapat membawa sentimen positif pada saham berkode BBTN itu.
“Kami akan berusaha keras agar kinerja keuangan hingga akhir tahun ini mencapai target. Kami optimistis pertumbuhan bisnis bisa mencapai 20% hingga akhir tahun ini,” kata Iman dalam keterangan resmi, Selasa (10/7).
Menurut dia, untuk mencapai target bisnis tersebut, BTN akan melakukan efisiensi biaya operasional dan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) berbiaya rendah. Sehingga margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) terjaga dan pencapaian target fee based income.
ADVERTISEMENT
“Jadi tidak perlu khawatir mengenai bisnis BTN, yang kami bisa lakukan adalah membukukan kinerja yang sesuai dengan target dan itu baru akan dilihat investor atau masyarakat setelah laporan keuangan Juni, September, dan Desember nanti keluar,” jelasnya.
Pengamat pasar modal Haryajid Ramelan menilai kondisi BTN saat ini sangat diuntungkan dengan relaksasi aturan LTV yang diterbitkan BI per Agustus nanti. Selain itu, adanya skema baru dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan (FLPP) atau KPR bersubsidi, yakni dana KPR FLPP sebesar 75% dari pemerintah dan 25% dari PT Sarana Multi Financial (SMF).
“Ini tentu menguntungkan BTN dari sisi bisnis sehingga penyaluran KPR akan meningkat,” tambahnya.
Upaya perseroan lainnya, lanjut Haryajid, yakni dengan menggenjot dana murah sehingga biaya yang dikeluarkan (cost of fund) jadi murah dan bisa membuat bunga kredit BTN tidak naik. Dengan strategi yang dilakukan manajeman tersebut, seharusnya saham BBTN bisa kembali menguat ke level wajarnya.
ADVERTISEMENT
Expo properti Pesta KPR BTN (Foto: Siti Maghfirah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Expo properti Pesta KPR BTN (Foto: Siti Maghfirah/kumparan)
Posisi saham BBTN pada saat ini berada di level Rp 2.290 atau turun 40,00 poin (1,72%). Sementara pada Senin (9/7), saham perseroan yang berada di level Rp 2.330.
“Dengan penurunan saham BTN karena faktor global seharusnya menjadi peluang bagi investor kembali mengoleksi untuk investasi jangka panjang," kata dia.
Hingga kuartal I 2018 emiten BTN membukukan penyaluran kredit mencapai Rp 202,5 triliun atau meningkat 19,34% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 169,68 triliun.
Dari jumlah total kredit tersebut, kredit perumahan menempati porsi 91,09%, naik 20,32% dari Rp 153,31 triliun pada kuartal I-2017 menjadi Rp 184,46 triliun di akhir Maret 2018. Sedangkan, kredit non-perumahan meningkat 10,17% dari Rp 16,37 triliun menjadi Rp 18,03 triliun.
ADVERTISEMENT
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN ini juga turut menunjang kenaikan aset perseroan sebesar 20,73% dari Rp 214,31 triliun pada kuartal I-2017 menjadi Rp 258,73 triliun di periode yang sama tahun ini.
Untuk DPK, perseroan berhasil tumbuh 23,54% secara tahunan dari Rp 157,41 triliun pada kuartal I 2017 menjadi Rp 194,48 triliun per kuartal I 2018. Adapun pertumbuhan terbesar simpanan BTN bersumber dari kenaikan tabungan sebesar 43,35% dari Rp 30,74 triliun pada akhir Maret 2017 menjadi Rp 44,06 triliun di periode yang sama tahun ini.
Adapun laba bersih BTN selama kuartal I 2018 tercatat sebesar Rp 684 miliar atau naik 15,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 594 miliar.
ADVERTISEMENT
Penghimpunan giro dan deposito juga menjadi penopang laju kenaikan DPK dengan pertumbuhan masing-masing 22,55% menjadi Rp 51,14 triliun dan 16,87% menjadi Rp 99,28 triliun per 31 Maret 2018.