Tahun Ini, BP Tapera Ditarget Salurkan Kredit untuk 36 Ribu Rumah

Rumah murah yang dibiayai KPR bersubsidi FLPP (Foto: Dok Istimewa)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menarget, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) atau badan yang khusus mengurus kredit rumah bersubsidi dapat dilaunching tahun ini.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menyebut penghimpunan dana dari BP Tapera ditargetkan Rp 4,3 triliun dan menyalurkan kredit untuk 36 ribu unit rumah.

"Target dana yang terhimpun dari masyarakat Rp 4,3 triliun serta target penyaluran jumlah unit 36 ribu," ucapnya kepada kumparan, Selasa (8/1).

Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid (Foto: Kementerian PUPR)

Nantinya jika lembaga itu terbentuk, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi akan diurus oleh BP Tapera. Di awal beroperasi baru PNS/TNI/Polri yang bisa diproses. Setelah 5 tahun berdiri, BP Tapera baru melayani pegawai swasta.

"Penyesuaian dulu. Nanti setelah PNS/TNI/Polri yang menjadi nasabah, baru pegawai swasta. Ini kan badan baru," beber Khalawi.

Adapun BP Tapera merupakan pengganti Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat PNS (Bapertarum PNS). Ketika BP Tapera berdiri, nantinya instansi pemerintah maupun swasta akan membayar iuran yang dipotong dari gaji. Untuk PNS dipatok pemotongan 3 persen, di mana 2,5 persen disetor PNS sedang 0,5 persen dibayar lembaga.

"Kemudian nanti setelah jangka waktu tertentu, peserta bisa memakai uangnya untuk kebutuhan perumahan, baik beli atau renovasi," tegasnya.

Dia menambahkan, semestinya BP Tapera bisa terbentuk pada Maret 2018 lalu. Namun karena pendaftar posisi komisioner dan deputi BP Tapera tak banyak, target tersebut akhirnya tidak tercapai.