Tak Pakai Material Impor, Proyek Infrastruktur Pemerintah Jalan Terus

Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (Foto: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat )

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Juli 2018 lalu meminta jajarannya untuk mengevaluasi proyek infrastruktur yang banyak memakai bahan baku impor. Dengan begitu diharapkan pemerintah dapat menghemat devisa dan memperkuat rupiah.

Meski begitu, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto menegaskan, tak ada proyek infrastruktur di bawah kementeriannya yang disetop, sehingga target penyelesaian seluruh proyek diyakini tetap tepat waktu.

“Hingga saat ini tidak ada instruksi untuk menyetop proyek infrastruktur, target on the track,” ujarnya saat ditemui di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (10/8).

Dia pun membeberkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016, proyek infrastruktur setidaknya memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serendah-rendahnya 25 persen. Pun pihaknya telah mematuhi aturan itu.

Bahkan, menurutnya, TKDN seluruh proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR hampir mencapai 99 persen. Sebab berbagai material seperti semen, beton pra cetak, pasir, hingga bahan baku aspal berasal dari dalam negeri.

“Hanya baja dengan spesifikasi khusus yang kami impor, tapi itu tidak besar. Proyek di Kementerian PUPR tidak terdampak fluktuasi rupiah,” tegas Widiarto.

Dia menambahkan, saat melakukan lelang proyek, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR meminta komitmen calon kontraktor untuk menggunakan lebih banyak TKDN. Pihaknya di akhir tahun memberi reward bagi kontraktor yang mematuhi.

“Kami memberikan reward kepada penyedia jasa peserta tender, ada kandungan minimal. Kami persyaratkan peserta lelang kalau ada kandungan lokal dapat poin tertentu,” katanya.