Tarif MRT Harus Sesuai Kemampuan dan Belanja Transportasi Konsumen

Kereta MRT memasuki Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Selasa (12/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dalam hitungan hari, MRT Jakarta akan segera beroperasikan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, kehadiran MRT sebagai angkutan massal patut diapresiasi. Sebab MRT Jakarta akan mengukuhkan kota Jakarta sebagai kota modern, sejajar dengan kota kota modern lain di dunia. Salah satu ciri kota modern adalah eksistensi sarana transportasi massal, seperti MRT.

Namun, ironisnya hingga saat ini belum ada kesepahaman berapa tarif yang akan disepakati, antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Pemprov DKI telah mengusulkan tarif MRT sebesar Rp 10.000 dan LRT sebesar Rp 6.000. Namun DPRD belum menyepakati besaran tarif tersebut. Jika tarif yang diusulkan tersebut disepakati, Pemprov DKI akan menggelontorkan subsidi yang sangat signifikan, bahkan lebih dari 60 persen tarif MRT dan LRT adalah tarif subsidi.

Pasalnya dengan usulan tarif Rp 10.000 per penumpang maka subsidinya sebesar Rp 21.659. Bahkan untuk LRT, dengan tarif Rp 6.000 per penumpang, subsidinya akan mencapai Rp 31.659. Dengan asumsi 65 ribu penumpang per hari, maka total subsidi MRT mencapai Rp 572 miliar per tahun, dan Rp 327 miliar untuk LRT.

Dalam pandangan YLKI, besaran tarif MRT harus benar-benar memperhatikan aspek kemampuan membayar konsumen. Bahkan harus ada gambaran konkrit, berapa sebenarnya alokasi anggaran/belanja transportasi calon konsumen MRT, dari total pengeluaran dan pendapatannya. Hal ini harus berdasarkan hasil survei yang komprehensif dan meyakinkan. Tanpa memerhitungkan aspek kemampuan membayar konsumen, maka MRT Jakarta akan ditinggal konsumennya, alias tidak laku.

"Namun kemampuan membayar ini harus dielaborasi, siapakah mayoritas pengguna MRT? Pemprov juga harus punya data, untuk tujuan apa konsumen memilih menggunakan MRT? Jika tujuannya karena faktor kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh maka tarif Rp 10.000 juga masih masuk akal," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam keterangan yang diterima kumparan, Sabtu (16/3).

Di sisi yang lain, manajemen MRT Jakarta harus mengeksplorasi pendapatannya bukan hanya mengandalkan pendapatan dari tiket saja. Tak mungkin pendapatan dari tiket mampu menutup keseluruhan biaya operasional dan apalagi investasi. Manajemen PT MRT Jakarta harus kreatif dan cerdas untuk menggali pendapatan dari aspek komersial lainnya seperti sewa lahan, bisnis di area TOD, dan promosi/iklan. "Asal jangan iklan produk tembakau, alias iklan rokok," ucap Tulus.

Guna optimalisasi peran MRT sebagai angkutan masal, YLKI juga mendesak Pemprov DKI, untuk melakukan rekayasa manajemen lalu lintas yang kuat, dan melakukan rerouting angkutan umum, termasuk melakukan rerouting Transjakarta. Dan yang lebih mendesak, adalah melakukan pembatasan dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi di sepanjang koridor yang dilewati MRT.

"Pemprov DKI juga harus secara cepat menopang MRT dengan feeder transport (transportasi pengumpan) yang terintegrasi dengan stasiun MRT," katanya.

"Jika operasional MRT dan LRT tidak ditunjang dengan tarif yang terjangkau, tidak ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, plus tak ada feeder transport yang memadai, maka MRT hanya akan menjadi besi tua di Kota Jakarta," tutup Tulus.