Tawaran Kerja ke Jepang: Gaji Lebih Tinggi dari Menteri

Ilustrasi rekrutmen tenaga kerja Indonesia oleh perusahaan Jepang. Foto: Dok: Kementerian Ketenagakerjaan

Pemerintah Jepang saat ini tengah membutuhkan banyak tenaga kerja muda dari luar negeri. Sebab, Jepang sedang menghadapi shortage atau kekurangan tenaga kerja.

Secara total pada tahun ini Jepang membutuhkan 345.150 tenaga kerja asing (TKA). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong agar banyak pekerja Indonesia yang bisa mengambil peluang ini.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri bilang, gaji pekerja di Jepang tergolong tinggi, bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Sementara untuk pekerja dengan status magang sekitar Rp 4-5 juta per bulan. Hanif berseloroh, gaji perawat di sana lebih besar dari gaji menteri di Indonesia.

“Kalau kayak nurse (perawat) ya lebih tinggi dari menteri (di Indonesia). Kisarannya bisa Rp 20 juta (per bulan) untuk skilled worker,” katanya kepada awak media usai kerja sama penempatan tenaga kerja bersama pemerintah Jepang di Gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Pemerintah menargetkan 70 ribu pekerja Indonesia bisa terserap dalam program kerja sama TKA berketerampilan spesifik di Jepang. Melalui kebijakan TKA tersebut, Pemerintah Jepang membuka peluang kerja pada 14 sektor bagi tenaga kerja asing.

Pabrik Toyota Indonesia. Foto: Istimewa

Sektor-sektor pekerjaan yang dibutuhkan antara lain Care Worker; Building Cleaning Management; Machine Parts and Tooling Industries, Industrial Machiner, Industry Electric, Electronics, and Information Industries Construction Industries Shipbuilding and Ship Machinery Industry, Automobile Repair and Maintenance, Aviation Industry, Accomodation Industry, Agriculture, Fishery and Aquacultur, Manufacture of Food and Beverages dan Food Service Industry.

Ke depan, Hanif menyatakan akan terus melakukan pengamatan kepada negara-negara lain yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Katanya, negara-negara Eropa saat ini juga tengah membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Negara-negara Eropa itu juga lagi mengalami aging population, cuma kan kita belum tahu seperti apa prinsipnya. Kalau mereka terbuka lapangan kerjanya, kita masuk,” katanya.

Hanif menjelaskan, Kemenaker sendiri tengah fokus menggenjot peningkatan kompetensi SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Optimalisasi ini dilakukan agar lulusan BLK mampu bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di Jepang.

"Kita harus menyesuaikan sistem dan kurikulum pelatihan di BLK dengan kebutuhan sektor industri di Jepang sehingga lulusan BLK sesuai dengan standar yang diharapkan, termasuk juga kemampuan Bahasa Jepang,” kata Hanif.

"Pemerintah Indonesia harus mengikuti standar kerja di Jepang sebagai standar kompetensi kerja (SKK) khusus yang akan menjadi standar dan pedoman dalam proses pelatihan maupun uji kompetensi bagi calon tenaga kerja yang nantinya akan bekerja di Jepang," kata Hanif.