Temui Jokowi, Pengurus Perawat Minta Alokasi Dana Desa

Jokowi di Kompleks Istana Merdeka. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini menerima kedatangan 39 orang dari Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Jokowi menerima mereka di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/12).

Saat bertemu Jokowi, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, meminta agar Dana Desa yang saat ini digelontorkan pemerintah bisa dialokasikan untuk para perawat yang tugas di desa dan kelurahan. Diharapkan dengan alokasi itu perawat bisa mendukung program pemerintah.

"Mohon diizinkan untuk membacakan beberapa poin terkait usulan PPNI. Yang pertama PPNI mendukung program pemerintah yang terkait Nawacita yang berfokus pada upaya preventif dan promotif untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat," kata Harif Fadhillah.

"Untuk mendukung hal tersebut kami pahami ada juga instrumen yang lain yaitu dana desa yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan penempatan perawat di desa tersebut," lanjut dia.

Selama ini Dana Desa yang digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur di desa. Selain itu, PPNI minta agar ada kebijakan terkait penempatan perawat di desa dan kelurahan.

Perawat (Foto: pixabay)

"(Kami) mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Kami memerlukan adanya struktur keperawatan di tingkat Kementerian Kesehatan yang dapat merumuskan dan menentukan kebijakan strategis terkait dengan keperawatan ini," ucap Harif Fadhillah.

Untuk itu, PPNI mengusulkan kebijakan tersebut bisa terkoordinir dengan baik dan cepat. Sehingga memerlukan suatu struktur yang dulu pernah ada.

"Kami bersyukur sudah ada tandatangan pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ini sesuatu yang lebih baik dan mudah-mudahan kami mohon implementasinya di pemda yang mungkin perlu diawasi," jelasnya.

Karena keluhan di daerah, di provinsi-provinsi ini dijelaskan Haris, terkait kebijakan dalam otonomi daerah. Lalu di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) PPNI memerlukan kebijakan dan minta dikeluarkan Perpres terkait dengan para perawat-perawat.

"(Khususnya) perawat yang sudah pernah direkrut sebagai abdi negara non-pns tapi sebelum PP No. 48/2005 yang melarang menerima honor tapi mereka sudah bekerja dan sampai hari ini masih ada yang belum jelas statusnya," tutur Haris Fadhillah.

Persatuan Perawat Minta Ada Keadilan Kompensasi Pelayanan dengan JKN

Usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Harif menuturkan ada 10 usulan yang disampaikan PPNI kepada pemerintah di bidang kesehatan khususnya keperawatan.

Selain itu, Harif mengungkapkan PPNI sangat mendukung sekali adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, Harif ingin agar saat JKN diimplementasikan ada asas keadilan dan kewajaran.

"Beberapa hal terkait universal health coverage atau BPJS atau JKN. Pada intinya, PPNI mendukung JKN ini dengan catatan ditambah dengan asas keadilan dan kewajaran dalam implementasinya," kata Harif Fadhillah di lokasi, Selasa (4/12).

"Baik itu dalam proses pelayanan maupun dalam konteks kompensasi atau penghargaannya di dalam JKN," lanjut dia.

Selain itu, Harif mengusulkan tentang adanya percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan UU Keperawatan. Saat ini, penerbitan UU Keperawatan sudah masuk tahun keempat, namun belum terbit.

"Kita perlukan untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum bagi perawat yang melaksanakan pekerjaannya, mulai dari pusat sampai daerah-daerah terpencil," ucap Harif.

Pada kesempatan ini, Jokowi terlihat didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ada 39 orang dari DPP PPNI yang hari ini bertemu Jokowi.