Terkait Kasus 1MDB, Malaysia Minta Goldman Kembalikan Dana Rp 8,4 T

Korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). (Foto: REUTERS/Olivia Harris/)

Malaysia sedang mempertimbangkan meminta Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DoJ), untuk memerintahkan Goldman Sachs mengembalikan dana sebesar USD 600 juta atau sekitar Rp 8,4 triliun (Kurs Rp 13.950). Dana itu sebelumnya diperoleh Goldman, dari obligasi yang diterbitkan terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mengutip dua sumber yang mengetahui masalah ini, Reuters pada Jumat (8/6) melaporkan, otoritas Malaysia ingin meminta DoJ menyelidiki kasus korupsi dan pencucian uang dalam perkara 1MDB, yang diduga memberi keuntungan bagi Goldman Sachs. Jika DoJ berhasil menarik dana tersebut, maka pemerintah Malaysia kemudia akan meng-klaimnya.

Sejauh ini, kata sumber tersebut, permintaan resmi ke DoJ belum diajukan. Namun sejumlah pejabat tinggi Malaysia secara aktif mendiskusikan rencana tersebut. "Belum ada permintaan resmi, tetapi ini sedang dibahas," kata sumber pemerintah Malaysia.

Sebuah sumber dari kalangan industri keuangan di Malaysia yang mengatahui hal ini, mengatakan bahwa pembicaraan antara pemerintah dan DoJ sedang berlangsung. Namun bagaimana proses klaim dana tersebut, sumber itu tak menjelaskan.

Baik pihak Kementerian Keuangan Malaysia maupun Goldman Sachs dan DoJ, menolak mengomentari masalah ini. Sementara Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Goldman Sachs (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Sumber lain menyebutkan, Malaysia juga sedang menyiapkan surat perintah penangkapan untuk Roger Ng, mantan bankir Goldman.

Pada rentang 2012-2013, pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Najib Razak, menerbitkan obligasi senilai USD 6,5 miliat untuk 1MDB. Goldman yang bertindak sebagai arranger dan underwriter, meraih bayaran USD 600 juta sebagai imbalan. Angka itu dianggap terlalu besar, dari normalnya 1%-2% dari nilai obligasi yang diterbitkan.

1MDB merupakan lembaga investasi dan pembiayaan yang dibentuk Malaysia, untuk mendanai sejumlah proyek prestisius pemerintah. Namun obsesi ini berubah menjadi skandal keuangan, setelah Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, dituding menyelewengkan sebagian dana ke rekening pribadinya.