Thomas Lembong Akui Penerapan OSS Masih Banyak Kendala

Kepala BKPM Thomas Lembong Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Sejak dipindahkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2 Januari 2019, penerapan platform Online Single Submission (OSS) masih banyak menemui hambatan.

Hal tersebut diakui Kepala BKPM Thomas Lembong. Menurut Lembong, salah satu kesulitannya ada di masalah konektivitas antar-kementerian atau lembaga yang berkaitan satu sama lain dalam mengurus investasi yang bakal atau sudah masuk. “Masih cukup banyak tantangan dan kesulitan. Satu per satu, masalah software dan konektivitas,” kata dia saat ditemui usai acara Indonesia Economic and Invesment Outlook 2019 di Kantor Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (6/2). Lebih lanjut, Lembong menjelaskan, pada pertengahan Maret mendatang, pihaknya bakal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) tahunan. Dalam rapat itu, dia bakal mengumpulkan 530 BKPM Daerah untuk meluncurkan fase berikutnya dari penerapan OSS yang saat ini tengah berjalan. Konsep pada fase tersebut, kata Lembong, BKPM pusat bakal melakukan pengawalan dan memfasilitisasi proses investasi yang masuk. Tujuannya agar investasi dari proyek besar di daerah bisa terkoordinasi dengan baik antara lembaga atau kementerian terkait sembari terus membenahi perizinan yang ada. “Jadi proyek-proyek besar dan investasi di daerah butuh koordinasi antara kementerian dan lembaga, apa itu Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. OSS ini kan jadi platform koordinasi secara online antara kementerian untuk menyelesaikan tantangan atau kendala-kendala investasi,” ucap dia.

Suasana di PTSP-BKPM di Kantor BKPM, Gatot Subroto, Kuningan. Foto: Ela Nurlaela/kumparan

Meski masih mengalami banyak kendala dalam penerapan OSS, Lembong mengklaim, optimistis gairah investasi pada tahun ini bisa terbangun. Hal ini, kata dia, terlihat dari dialog yang dibangun pihaknya dengan para investor luar negeri. Dia berpendapat, para penanam modal besar sudah mulai nyaman dengan iklim investasi di Indonesia sejalan dengan tertib dan amannya persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Salah satu indikasinya, kata Lembong, dalam beberapa bulan ke depan bakal ada pembangunan pabrik berskala besar di beberapa daerah industri seperti Banten, Jabodetabek, dan Jawa Barat. Di sektor digital, juga terlihat geliat yang sama dengan masuknya suntikan dana segar ke beberapa startup. “Kita dalam beberapa bulan ini juga ada groundbreaking pabrik-baru baru yang nilainya triliunan dan puluhan triliun rupiah. Tapi arus modal ke economic digital juga masih terus jalan. Lihat kan pengumuman dari Tokopedia, Gojek, Grab, semuanya masih terus menerima investasi dalam jumlah yang besar. Itu sangat membantu angka realisasi (investasi) secara total,” ucapnya. OSS pertama kali diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Juli 2018. Saat itu, penerapan OSS dilakukan di kantor Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Penempatan ini berlangsung selama 6 bulan atau sambil menunggu kesiapan BKPM untuk menjalankannya. Per 2 Januari lalu, OSS resmi pindah ke kantor BKPM.