Tingkat Kemiskinan di RI Ditargetkan Turun Jadi 9,3 Persen Pada 2019

Potret Kemiskinan di Indonesia (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 9,3 persen pada Maret 2019, turun dibandingkan posisi pada Maret 2018 yang sebesar 9,82 persen.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penting untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai level tersebut.

Salah satunya adalah adanya sinergi pemerintah dan lembaga-lembaga negara, antarkementerian dan antarlembaga pemerintah, termasuk Bulog dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta kalangan pengusaha atau swasta.

Selanjutnya, pola kepemimpinan Presiden Jokowi yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif.

“Jika hal itu dilakukan, tahun depan saya yakin bisa jadi 9,3 persen. Perbaikan sistem karena kontrol intensif dilakukan langsung, bahkan dari presiden,” ujar Harry dalam diskusi di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (30/7).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga menjelaskan, salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah integrasi program kemiskinan.

Integrasi dilakukan dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap yang bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu serta implementasi bantuan sosial nontunai.

Bambang Brodjonegoro di Kantor Wakil Presiden RI (30/7). (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

“Studi empiris menunjukkan kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak 2 persen. Harus ada upaya integrasi supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” jelasnya.

Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta atau sebesar 9,82 persen dari jumlah penduduk. Angka itu yang terendah sejak krisis moneter pada 1998.

Kemiskinan tersebut diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Parameternya adalah pengeluaran (belanja) per kapita per bulan atau yang disebut garis kemiskinan. Jadi penduduk dikatakan miskin, jika pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Adapun pada survei yang dilakukan Maret 2018 lalu, garis kemiskinan yang menjadi patokan BPS sebesar Rp 401.220 per kapita per bulan. Angka itu naik 3,63 persen dibandingkan survei September 2017 sebesar Rp 387.160.